REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Israel akan menyediakan layanan untuk 100 ribu warga Palestina yang bekerja di wilayahnya atau di permukiman ilegal di Tepi Barat. Hal itu diharapkan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari mendatang.
"Selama beberapa hari mendatang, kampanye vaksinasi akan dimulai untuk pekerja Palestina yang dipekerjakan di Israel dan di komunitas di seluruh Yudea dan Samaria (Tepi Barat)," kata Kantor Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah Israel (Cogat) dikutip laman Middle East Monitor pada Senin (1/3).
Cogat menyebut layanan vaksinasi untuk warga Palestina menjadi bagian untuk memerangi pandemi. Di sisi lain, hal itu bertujuan menjaga fungsi ekonomi. Israel mulai membuka kembali sebagian sektor perekonomiannya pada 21 Februari lalu. Hal itu dilakukan setelah hampir separuh populasi Israel yang berjumlah sembilan juta jiwa telah menerima dosis pertama vaksin Covid-19.
Kendati kegiatan perekonomian mulai normal, pemakaian masker dan jarak sosial masih tetap berlaku. Sinagoge, masjid, atau gereja juga diharuskan membagi dua ukuran jemaah normalnya. Berbeda dengan Israel, Palestina menghadapi situasi yang lebih pelik.
Bank Dunia mengatakan rencana vaksinasi Covid-19 di Palestina menghadapi kekurangan dana sebesar 30 juta dolar AS. Penghitungan itu sudah mencakup dukungan dari skema vaksin global untuk negara berpenghasilan rendah.
Baca juga : 5 Kerugian Datang Terlambat Sholat Berjamaah di Masjid
Palestina berencana memvaksinasi 20 persen warganya dengan menggunakan vaksin Covax. Covax adalah program yang dipimpin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan bertujuan menyediakan 20 persen vaksin gratis bagi negara-negara berpenghasilan rendah serta menengah. Para pejabat Palestina berharap bisa memperoleh vaksin tambahan untuk mencapai cakupan 60 persen.
