REPUBLIKA.CO.ID,PANGANDARAN--Sejumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Pangandaran telah menggelar kegiatan belajar mengajar tatap (KBM) tatap muka sejak dua pekan lalu. Sekolah yang diizinkan menggelar KBM tatap muka telah mendapat rekomendasi dari satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran, Agus Nurdin mengatakan, sejumlah sekolah yang telah diizinkan untuk menggelar KBM tatap muka telah direkomendasi oleh satgas Covid-19 di tingkat kecamatan. Berdasarkan rekomendasi itu, disdikpora memberikan izin untuk SD dan SMP melaksanakan KBM tatap muka, asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).
"Awalnya itu, dua minggu lalu, didahului oleh Kecamatan Langkaplancar dan Cijulang, satgas Covid-19 setempat sudah memberikan rekomendasi agar di wilayah itu bisa dilaksanakan tatap muka. Dari rekomendasi itu, kita izinkan," kata dia saat dihubungi Republika, Jumat (12/3).
Seminggu kemudian, lanjut dia, tiga kecamatan lainnya, yaitu Cigugur, Pangandaran, dan Parigi, ikut memberikan rekomendasi untuk sekolah di wilayahnya masing-masing dapat menggelar KBM tatap muka. Disdikpora kemudian juga mengizinkannnya. "Jadi prosedurnya berawal dari rekomendasi satgas kecamatan, didasari keamanan zona di wilayah tersebut. Kita mengizinkan," kata Agus.
Ia menyebutkan, hingga saat ini sudah ada sekira 120 SD dan 25 SMP di lima kecamatan, yaitu Langkaplancar, Cijulang, Cigugur, Pangandaran, dan Parigi, yang diizinkan menggelar KBM tatap muka. Sementara, sekolah-sekolah di luar lima kecamatan tersebut masih belum diizinkan menggelar KBM tatap muka. Sebab, disdikpora belum menerima rekomendasi dari satgas kecamatan setempat.
Agus mengatakan, Satgas Covid-19 Kecamatan Sidamulih juga sudah memberi rekomendasi untuk KBM tatap muka. Namun, pihaknya masih harus membahasnya terlebih dahulu."Sampai saat ini baru lima kecamatan yang mendapatkan rekomendasi dan diizinkan untuk KBM tatap muka sesuai prokes," ujar dia.
Seluruh kegiatan pembelajaran tetap harus menyesuaikan dengan prokes. Prokes yang mesti dipenuhi antara lain jumlah siswa yang masuk maksimal 50 persen dari total keseluruhan. Siswa yang masuk dipisahkan melalui sistem peralihan (shifting). Selain itu, waktu belajar juga dibatasi, maksimal hanya 3 jam untuk SD dan 4 jam untuk SMP."Tapi catatannya, ketika ada satu desa ada kasus Covid-19, semua sekolah di desa itu ditutup sementara," ujar dia.
Agus berharap, diizinkannya KBM tatap muka di sekolah tak membawa efek negatif di Pangandaran. Karena itu, ia meminta semua pihak ikut memantau penerapan prokes selama KBM tatap muka berlangsung di sekolah.
"Mudah-mudahan tidak ada kasus. Kita juga minta semua pengawas untuk memonitor KBM tatap muka agar sesuai prokes," ujar dia.
KBM tatap muka di sekolah-sekolah di Kabupaten Pangandaran sebelumnya juga telah dilakukan pada semester ganjil lalu. Namun, pada awal semester genap KBM tatap muka tak dilanjutkan lantaran kasus Covid-19 di daerah itu sedang meningkat.
Berdasarkan hasil tes usap (swab) yang dilakukan secara acak kepada 40 siswa dan 40 guru yang dilakukan secara acak, terdapat masing-masing satu orang siswa dan guru terkonfirmasi positif. Alhasil, KBM tatap muka yang ketika itu seharusnya dimulai pada 11 Januari urung dilaksanakan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Yani Achmad Marzuki mengatakan, salah satu pertimbangan sejumlah sekolah sudah diizinkan menggelar KBM tatap muka saat ini adalah kasus Covid-19 di daerah itu sudah mulai melandai. Namun, pemberian izin sekolah menggelar KBM tatap muka sepenuhnya berada di disdikpora berdasarkan rekomendasi satgas Covid-19 kecamatan. "Sekolah boleh tatap muka dengan melihat zonasi di wilayah masing-masing," kata dia.
Ihwal vaksinasi untuk guru, Agus mengatakan, hingga saat ini belum dilakukan. Namun, pihaknya bersama dinas kesehatan sedang menyusun pelaksanaan vaksinasi untuk guru di Kabupaten Pangandaran.
Menurut dia, vaksinasi untuk guru penting dilakukan untuk lebih menjamin kegiatan KBM tatap muka di sekolah berjalan aman. Kemungkinan pelaksanaan vaksinasi untuk guru baru akan dilakukan pada akhir Maret atau awal April. Sementara itu, Yani memastikan guru juga akan mendapat giliran vaksinasi dalam waktu dekat. Sebab, guru termasuk ke dalam pelayan publik.
Dinas kesehatan telah menyusun program vaksinasi sedemikian rupa. Namun, pelaksanannya dalam tahap untuk pelayan publik tak hanya fokus pada satu profesi guru. "Semua juga nanti akan divaksin, tapi pelaksanaan bertahap. Kita tak hanya menarget untuk guru, tapi untuk pelayan publik secara keseluruhan ditarget selesai April," ujar dia.
Sebelumnya, untuk pelaksaan vaksinasi kepada pelayan publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran telah menerima 590 vial vaksin Covid-19. Satu vial vaksin Sinovac itu kini berisi 10 dosis."Itu untuk sekitar 2.400 sasaran. Vaksinasi untuk pelayan publik mulai sejak Selasa (2/3)," kata Yani.
Ia menyebutkan, jatah vaksin untuk pelayan publik itu belum memenuhi seluruh kebutuhan. Sebab, ada sekira 12 ribu pelayan publik di Kabupaten Pangandaran yang perlu divaksin.
