REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dipastikan akan mengawal secara ketat proses peralihan Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina (Persero). Pengelolaan salah satu blok minyak terbesar di Indonesia tersebut diharapkan tetap menjaga produksi dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Riau dan Indonesia pada umummya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengungkapkan dukungannya terhadap proses alih kelola yang difasilitasi oleh Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sesuai sesuai dengan aturan yang berlaku. "Saya mengharapkan agar produksi Blok Rokan dapat terjaga, bahkan ditingkatkan. Saat ini telah dilakukan identifikasi potensi-potensi lain di Blok Rokan yang belum dikembangkan PT CPI dan menjadi harapan peningkatan produksi migas di masa depan," ujar Tutuka.
Pada kesempatan yang sama, Komisi VII DPR Alex Noerdin yang memimpin Panitia Kerja Migas antara Pemerintah dan DPR menegaskan proses alih kelola berjalan lancar. "Insya Allah pengalihan pengelolaan Blok Rokan akan berjalan lancar dan yang paling penting memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat Riau dan republik ini," ujar Alex.
Dengan alih kelola ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan taraf hidup masyarakat. Alex juga meminta agar Pemda Riau dilibatkan dalam Tim Alih Kelola Blok Rokan.
Gubernur Riau Syamsuar mengharapkan agar produksi migas dari Blok Rokan dapat dimaksimalkan lantaran pendapatan daerah ini sangat bergantung pada bagi hasil migas. "Kalau misalnya bagi hasil migas seadanya, kami kesulitan. Sementara di sisi lain, pembangunan infrastruktur migas seperti jalan raya yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, belum dapat diselesaikan," tuturnya.
Untuk itulah, Pemerintah Daerah Riau sangat mendukung kelancaran alih kelola Blok Rokan ini dan berkomitmen untuk memfasilitasi dan menjaga situasi aman dan kondusif dalam peralihan ke Pertamina.
Syamsuar menyatakan, kesiapan BUMD dan perusahaan lokal dalam kerja sama business to business dan selaku vendor atau kontraktor di semua sektor baik operator maupun penunjang. "Kami juga menekankan pada PHR agar melakukan keterbukaan informasi atas kebutuhan tenaga kerja Pertamina," katanya.
Ditegaskan pula bahwa Pemda Riau siap membantu memfasilitasi perizinan dalam masa transisi alih kelola ini.
Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffe Suardin menjelaskan, untuk menahan laju penurunan produksi migas di Blok Rokan, dilakukan investasi pemboran yang sudah dilaksanakan sejak Januari 2021. Komitmen kerja pasti Blok Rokan tahun 2021-2026 sebesar USD500.000.000, terdiri dari program eksplorasi sebesar USD142.300.000 dan program eksploitasi (EOR) sebesar USD357.700.000.
Progres alih kelola Blok Rokan saat ini yang terkait migrasi data teknis dan operasional telah mencapai 80 persen. Sedangkan untuk chemical EOR telah mencapai 50 persen, di mana CPI dan PHR terus bekerja sama dalam percepatan data transfer, model conversion, me-resolve issue surfactant dan reinstatement SFT-2 facility.
Untuk manajemen kontrak, progresnya mencapai 60 persen di mana 236 dari total 393 kontrak eksisting telah selesai di-mirroring. Pengadaan rig dan material 115 sumur mencapai 100 persen, sedangkan 77 sumur mencapai 10 persen. Terkait ketenagakerjaan, telah rampung 70 persen di mana telah tercapai kesepakatan transfer karyawan antara PT CPI dan PHR.
PHR juga akan melanjutkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program ini diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Riau di bidang pendidikan, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Perencanaan program akan melibatkan Pemda.
Seperti diketahui, Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar di Indonesia dengan luas 6.220 kilometer persegi yang terletak di 5 Kabupaten di Riau, yaitu Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Blok ini memiliki 96 lapangan, di mana tiga lapangan berpotensi menghasilkan minyak sangat baik yaitu Duri, Minas dan Bekasap. Potensi Lapangan Duri pertama kali ditemukan tahun 1941 dan produksi pertamanya terjadi pada tahun 1951 di bawah pengelolaan Caltex yang kemudian berlanjut dibawah nama PT Chevron Pacific Indonesia hingga tahun 2021.
Sementara itu, Head of Agreement (HoA) Transisi Wilayah Kerja Rokan ditandatangani oleh SKK Migas dengan CPI pada 28 September 2020. Perjanjian memungkinkan CPI untuk melakukan kegiatan pengeboran di Blok Rokan sebelum berakhirnya masa kontrak.
Penandatanganan HoA ini merupakan milestone dalam rangka mendukung upaya-upaya untuk menjaga kelangsungan produksi migas dalam jangka panjang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang menyaksikan penandanganan tersebut secara virtual, menyatakan, penandatanganan HoA ini merupakan langkah maju untuk mengawal produksi Blok Rokan ke depannya.
