REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, prajurit TNI akan lebih optimal dalam menjalankan tugas setelah mendapat serbuan vaksin Covid-19. Hadu berharap, dengan keberhasilan program vaksinasi di lingkungan TNI dapat membantu program pemulihan ekonomi nasional.
"Tentunya setelah mendapatkan vaksin, para prajurit TNI ini akan lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu tracing kontak erat, penegakkan disiplin protokol kesehatan, maupun program vaksinasi nasional," ujar Hadi dalam siaran pers, Sabtu (13/3).
Panglima TNI kemudian meminta para prajurit yang telah divaksin untuk tetap disiplin dalam melaksanakan disiplin protokol kesehatan. Menurutnya, itu karena protokol kesehatan merupakan senjata utama dan langkah paling efektif untuk menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia.
"Dengan keberhasilan program vaksinasi tersebut, diharapkan akan membantu program pemulihan ekonomi nasional," jelas Panglima TNI.
Sebelumnya, Hadi menyatakan, meski vaksin Covid-19 sudah ada, tapi pemahaman disiplin melaksanakan 3M dan tracing terhadap kontak erat harus terus disosialisasikan. Dia meminta, jajarannya untuk mengajak tokoh masyarakat, agama, adat, dan pemuda untuk membangun pemahaman itu di tengah masyarakat.
"Ajak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda di masyarakat untuk membangun pemahaman dan kedisiplinan tersebut," ujar Hadi dalam siaran pers, Jumat (5/3).
Dia menjelaskan, vaksin bukanlah obat dan meski sudah divaksin tidak berarti kebal 100 persen terhadap virus Covid-19. Sudah divaksin berarti tubuh sudah lebih kuat dalam menghadapi virus, bukan kebal virus. Senjata utama sesungguhnya adalah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan atau 3M.
"Mengenakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Sehingga 3M dan 3T akan terus digencarkan seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat bersekala mikro di tingkat RT-RW," ujarnya.
Menurut Hadi, langkah tersebut terbukti efektif menekan angka penularan dan melandaikan kurva kasus positif Covid-19, khususnya di beberapa daerah di Jawa dan Bali yang melaksanakan PPKM mikro. "Mari kita laksanakan tugas kita dengan penuh dedikasi dan semangat, untuk menjaga stabilitas keamanan, terbebas dari pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional," kata Panglima TNI.
Terkait vaksinasi Covid-19 bagi prajurit TNI dan wnggota Polri yang dimulai dari 1 Maret, para Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga dan Bhabinkamtibmas diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi setelah gelombang pertama diberikan kepada para tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan TNI-Polri.
"Para prajurit TNI dan anggota Polri menjadi ujung tombak dalam pertarungan melawan musuh yang tidak terlihat. Walaupun saat ini kita memiliki senjata baru, yaitu vaksin Covid-19, akan tetapi upaya pencegahan harus tetap diutamakan," katanya.
Hadi juga menyatakan akan mengerahkan 29.736 prajurit untuk menjadi tracer atau pelacak penyebaran kasus Covid-19. Para prajurit itu akan beroperasi di tujuh provinsi yang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Jawa dan Bali.
"TNI akan mengerahkan 27.866 Babinsa, 1.768 Babinpotmar, dan 102 Babinpotdirga di tujuh provinsi di Jawa-Bali yang melaksanakan PPKM skala mikro," ujar Hadi dalam Apel Gelar Kesiapan Vaksinator dan Tracer Covid-19 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/2).
Hadi menerangkan, sebelum diterjunkan ke wilayah kerjanya masing-masing, para Babinsa, Babinpotmar, dan Babinpotdirga akan diberi pelatihan menjadi tracer Covid-19 terlebih dahulu. Dengan begitu, mereka akan dapat membantu pemerintah dalam mrlakukan tracing Covid-19 di tengah masyarakat.
"Di samping bertugas sebagai penegak disiplin protokol kesehatan, para prajurit TNI tersebut dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan tracing Covid-19," katanya.
