REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengkritik rencana pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta untuk membuka tempat hiburan karaoke. Menurutnya, pemprov sebaiknya memprioritaskan pendidikan ketimbang tempat hiburan.

"Saya sedih melihat kondisi pendidikan kita hari ini. kebijakan pusat hingga daerah, tidak ada yang berpihak pada pendidikan," katanya dalam keterangan, Sabtu (13/3).

Dia mengatakan, pendidikan anak bukan hanya soal kurikulum melainkan dunianya bermain, belajar, serta mengenali peran dan statusnya. Dia melanjutkan, memprioritaskan sekolah untuk dibuka, adalah bentuk kasih sayang dari pemerintah.

Dia mengaku prihatin pemprov lebih dulu membuka membuka ruang hiburan namun tidak untuk pendidikan. Dia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka.

"Saya berharap Pak Gubernur segera bertindak, kurangi beban anak," katanya.

Sebelumnya, rencana membuka kembali operasional tempat hiburan akan dilakukan usai PPKM lanjutan pada 22 Maret nanti. Kebijakan itu akan diskusikan dengan pemerintah pusat dan Satgas Covid-19 termasuk pakar epidemiologi serta unsur Forkompinda untuk memutuskan tempat hiburan lainnya akan buka atau tidak.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, keputusan tempat hiburan lainnya dibuka atau tidak, akan tergantung terhadap hasil diskusi Pemprov DKI dengan pemangku kebijakan dan situasi yang berkembang setiap hari sebelum 22 Maret.