Selasa 16 Mar 2021 19:59 WIB

IDI Sarankan Masyarakat tak Mudik Lebaran

"Menurut saya sih tidak disarankan untuk mudik," kata Prof Zubairi Djoerban.

Rep: Rr Laeny Sulistyawati, Sapto Andika Candra, Rahayu Subekti/ Red: Andri Saubani
Penumpang tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Pemerintah pada tahun ini sepertinya tidak akan melarang mudik lebaran seperti tahun lalu. (ilustrasi)
Foto: GALIH PRADIPTA/ANTARA
Penumpang tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Pemerintah pada tahun ini sepertinya tidak akan melarang mudik lebaran seperti tahun lalu. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Umat Muslim dunia termasuk Indonesia akan menjalani puasa ramadhan selama sebulan penuh kemudian akan merayakan Idul Fitri 2021 yang biasanya dirayakan masyarakat berbondong-bondong mudik pulang ke kampung halaman. Namun, pemerintah belum mengeluarkan larangan mudik dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merekomendasikan pulang kampung tidak dilakukan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 IDI Zubairi Djoerban mengakui, kasus positif Covid-19 harian di Indonesia sekarang pelan-pelan turun. Jika kasus harian pada 30 Januari 2021 pernah menyentuh 14 ribuan dan beberapa hari ini di bawah 6 ribu.

Baca Juga

"Jadi memang betul kasus harian turun, tetapi pertanyaannya apakah boleh mudik? Menurut saya sih tidak disarankan untuk mudik," ujarnya saat dihubungi Republika, Selasa (16/3).

Zubairi meminta masyarakat jangan mudik karena berkerumun bisa kembali meningkatkan kasus Covid-19. Ia menyontohkan, ruang ICU di Paris, Prancis dan Athena, Yunani dan Italia hampir penuh karena kasus Covid-19 kembali naik. Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah supaya belajar dari negara lain yang kasusnya meningkat.

Tak hanya luar negeri, dia menambahkan, kasus Covid-19 di Indonesia juga naik usai libur panjang. Apalagi, dia melanjutkan, presiden Joko Widodo sudah meminta implementasi kebijakan harus yang baik dan benar.

"Sedangkan sekarang kebijakannya belum baik dan benar, harus ada penegakan hukum law enforcement dan pendisiplinan," katanya.

Zubairi memberi contoh kondisi commuter line (KRL) saat ini yang terisi penuh pada saat jam sibuk. Meski calon penumpang memang diperiksa sebelum masuk stasiun dan mereka memang wajib memakai masker wajah, saat jam sibuk, penumpang berdekat-dekatan sehingga bisa terjadi penularan virus.

"Itu dulu diperbaiki deh," ujarnya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, sampai saat ini kebijakan mudik Lebaran 2021 masih dibahas di level kementerian dan lembaga yang berkaitan. Kendati kebijakan mudik belum diputuskan, Wiku meminta masyarakat tetap menyadari bahwa pandemi belum usai dan perjalanan jauh berpotensi meningkatkan penularan.

"Prinsipnya, dilarang atau tidaknya mudik saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik khususnya melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan," kata Wiku dalam keterangan pers, Selasa (16/3).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pada prinsipnya Kemenhub tidak melarang mudik, namun keputusannya berada di tangan Satgas Covid-19. Budi memastikan, mekanisme mudik tahun ini akan dikoordinasikan bersama dengan pengetatan.

"Saya tegaskan, boleh tidaknya mudik, bukan kewenangan Kemenhub tapi kami berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait karena Satgas Covid-19 juga akan memberikan arahan," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (16/3).

 

photo
Menahan Ledakan Covid-19 Lewat PSBB Jawa dan Larangan Mudik - (Republika)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement