Kamis 25 Mar 2021 23:39 WIB

Kementerian LHK Kaji Pengembangan Wisata Baluran Situbondo

Kementerian LHK butuh kajian untuk lihat dampak ekonomi pengembangan wisata Baluran

Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Pengunjung memotret pemandangan alam di Batu Hitam, Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (23/7/2020). Pemkab Situbondo bersama TN Baluran menggandeng investor untuk mengembangkan destinasi wisata Batu Hitam yang memiliki keindahan panorama alam dan keragaman biota laut.
Foto: ANTARA/Budi Candra Setya
Pengunjung memotret pemandangan alam di Batu Hitam, Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (23/7/2020). Pemkab Situbondo bersama TN Baluran menggandeng investor untuk mengembangkan destinasi wisata Batu Hitam yang memiliki keindahan panorama alam dan keragaman biota laut.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Direktorat Jenderal Konservasi, Sumber Daya Alam, dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melakukan kajian dan diskusi mengenai rencana pengembangan lokasi tujuan wisata alam Merak di Taman Nasional Baluran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

"Harus dilakukan kajian, nanti kami akan rapat bersama bupati dan tim serta pakar," ujar Dirjen KSDAE Kementerian LHK Wiratno, saat kunjungan kerja ke Taman Nasional Baluran Situbondo, Kamis (25/3).

Menurut dia, rencana membuka akses pengembangan objek wisata Pantai Merak di kawasan Taman Nasional Baluran masih perlu kajian dan diskusi, terutama mengenai dampak dari pengembangan wisata alam yang diusulkan Pemkab Situbondo.

Kendati demikian, kata dia, pengelolaan wisata alam di kawasan Taman Nasional Baluran juga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, mulai dari izin jasa, izin sarana, koperasi, hingga BUMD dan daerah. Ia juga menyebutkan sejumlah syarat-syarat di zona pemanfaatan, di antaranya rencana pengelolaan hingga rencana lima tahunan, rencana tahunan seperti pengembangan wisata alam di tempat lainnya.

"Tapi yang terpenting di zona pemanfaatan di sini (di kawasan Taman Nasional Baluran), masyarakat harus mendapatkan manfaat dari pembangunan apapun, termasuk pengembangan wisata alam. Oleh karena itu, masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan," ucapnya.

Wiratno menambahkan pihaknya akan meninjau langsung ke Dusun Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Situbondo. Sekitar 1.000 jiwa yang tinggal di kawasan Taman Nasional Baluran itu dan selama ini tidak memiliki akses darat. 

Masyarakat setempat hanya bisa menggunakan jalur laut untuk menju ke desa lainnya. Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi mengaku bangga dan merasa terhormat dengan kunjungan kerja Dirjen KSDAE Kementerian LHK dan rombongan Komisi IV DPR RI ke Taman Nasional Baluran Situbondo.

"Karena beliau-beliau ini telah menindaklanjuti kunjungan kami ke Jakarta. Pada malam ini akan ditindaklanjuti pertemuan antarstaf untuk pembahasan MoU antara Pemkab Situbondo dan Taman Nasional Baluran," katanya.

Bung Karna (sapaan akrabnya) berharap ke depan, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk membangun infrastruktur jalan dan listrik ke Dusun Merak."Dengan diberi izin membangun infrastruktur saja, kami sangat berterima kasih. Karena kami yakin ini akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Situbondo," tutur dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement