REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati mengomentari terkait pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang memprioritaskan vaksinasi untuk guru dan lansia mengingat keterbatasan vaksin saat ini. Mufida menilai pemberian prioritas kepada lansia dan guru, memang harus dilakukan oleh pemerintah.
"Soal prioritas vaksin harus sesuai dengan jadwal dan prioritas penerima vaksin yang sudah disepakati. Pemberian prioritas kepada lansia dan guru, memang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena, terutama lansia, adalah kelompok rentan," kata Mufida kepada Republika, Selasa (6/4).
Mufida meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melakukan diplomasi terkait kepastian jatah vaksin gratis untuk Indonesia sesuai kesepakatan. Sementara untuk vaksin berbayar, Mufida menilai perlu review bagaimana MoU antara Kemenkes-Biofarma dengan penyedia vaksin.
Politikus PKS itu mengingatkan, jangan sampai ada ketidaksesuaian dengan yang sudah disepakati. "Presiden pernah confirm sudah mengamankan 426 juta vaksin. Kalau sekarang ternyata Menkes bilang ada peluang kekurangan, lalu implementasi pernyataan presiden soal ketersediaan aman bagaimana?" ungkapnya.
Baca juga : Akses Adil Vaksin Covid-19 dalam Tanda Tanya
Adanya persoalan ini membuat pengadaan vaksin mandiri dinilai tidak lagi relevan mengingat kebutuhan vaksin gratis masih cukup besar dan kekurangan. Dirinya mengaku juga sudah lama mengingatkan jika progam vaksinasi mandiri jangan sampai mengganggu progam vaksinasi nasional.
"Percepat vaksin merah putih agar bisa mandiri dan tidak tergantung dengan negara lain," ucapnya.
Ditengah kondisi vaksin yang terbatas, Mufida mengatakan kampanye penggunaan masker dan penerapan 5M perlu semakin digencarkan. "Tidak boleh terlena oleh program vaksinasi nasional," tuturnya.
