REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR --Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi menonaktifkan operasional Rumah Sakit (RS) Lapangan Kota Bogor pada Senin (19/4), setelah melayani pasien Covid-19 selama tiga bulan. Meski sudah ditutup, ternyata ada beberapa alat kesehatan yang pembeliannya belum terbayar.
"Masih ada beberapa kewajiban yang akan diselesaikan secara bertahap," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di kompleks GOR Pajajaran, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (19/4).
Untuk itu, sambung Bima, Inspektorat Pemkot Bogor bakal melakukan peninjauan (review) terkait pembelian alat kesehatan di RS Lapangan Kota Bogor. Di samping itu, dia menegaskan, dihentikannya operasional RS tersebut lantaran sudah tidak ada kebutuhan mendesak untuk tempat tidur isolasi pasien Covid-19.
"Di-review, kan semuanya harus di-review rutin. Semuanya di-review. Tapi ingin saya sampaikan lagi, nonaktif ini karena kebutuhannya tidak ada lagi, itu dulu," jelas Bima.
Humas dan Sekretariat RS Lapangan Kota Bogor, Armein Sjuhary Rowi mengatakan, pembangunan RS Lapangan menggunakan dana bantuan Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) sebesar Rp 16. Adapun sekitar Rp 3 miliar di antaranya, digunakan untuk pengadaan alat kesehatan (alkes).
"Dari Rp 16 miliar itu dibagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk alkes memang kita kebutuhan seperti bed, infus, alkes medis, seperti stetoskop, oksigen, dan sebagainya itu kita udah perhitungan. Untuk alat kesehatan sendiri 18 sampai 19 persen dari Rp 16 miliar sekitar kurang lebih Rp 3 miliar," jelas Armein.
Sedangkan, dari total Rp 3 miliar, Armein memerinci, dana tersebut terbagi dari Rp 45 juta untuk pengadaan radiologi mobile, Rp 700 juta untuk pengadaan farmasi, dan sisanya alkes penunjang operasional.
Selain itu, ada juga bed dua crank untuk pasien, tiang infus, troli emergency, tabung oksigen, X-ray mobile, EKG, alat rekam jantung, alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur suhu, oxymetry, dan peralatan lain yang menunjang untuk memantau kondisi pernapasan pasien.
Armein menerangkan, bantuan dari BNPB terbesar digunakan untuk insentif tenaga kesehatan (nakes). "Paling besar pemberian insentif bagi sumber daya manusia, kedua untuk alkes, ketiga APD dan keempat makan minum untuk pasien," ujar Armein.
