REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyoroti soal demokrasi di Indonesia yang dinilai masih belum sesuai dengan harapan. Syaikhu mengatakan, dalam lima tahun terakhir demokrasi di Indonesia cenderung stagnan bahkan mengalami kemerosotan.
"Demokrasi kita masih belum naik kelas ke fase konsolidasi demokrasi, bahkan kalau kita amati lima tahun terakhir demokrasi kita hanya mengalami stagnasi, tetapi bahkan mengalami kemerosotan dan kemunduran atau regresi. Kemunduran dan kemerosotan demokrasi kita harus menjadi peringatan agar kita sebagai bangsa bangkit bersama-sama untuk memastikan demokrasi tetap berjalan di rel yang benar," kata Syaikhu dalam acara Tasyakuran Milad PKS ke-19 yang disiarkan secara daring, Selasa (20/4).
Syaikhu menegaskan, PKS mendorong proses demokrasi di Indonesia yang tidak hanya benar secara prosedural, tetapi juga secara substansial. Menurutnya Demokrasi juga harus hadir membawa rasa keadilan, dan kesejahteraan untuk semua.
"Demokrasi hadir membawa rasa persatuan dan persaudaraan bukan perpecahan dan pertikaian," ucapnya.
Sebagai anak kandung reformasi, PKS dikatakan Syaikhu, juga harus berjuang merawat fitrah demokrasi. PKS siap menjadi penjaga demokrasi. Selain itu PKS juga memastikan roda perjalanan bangsa di jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang termaktub dalam konstitusi undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
"PKS hadir bersama rakyat menjadi kekuatan oposisi yang mengontrol dan menyeimbangkan jalannya roda pemerintahan," tegasnya.
Selain isu demokrasi, di acara tasyakuran PKS ke-19 kali ini Syaikhu juga menyinggung soal desentralisasi dan otonomi daerah, penegakan hukum dan HAM, serta pemerintahan yang bersih.
