REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus Kamus Sejarah.
Investigasi mesti dilakukan supaya tidak timbul fitnah. "Kalau persoalan itu dipandang serius sebaiknya kemendibud membentuk tim investigasi internal. Toh meskipun direktoratnya sudah bubar kan orang orangnya masih ada. Biar jelas duduk persoalannya. Dan tidak jadi fitnah," kata Muhadjir, Jumat (23/4).
Seperti diketahui, dokumen Kamus Sejarah itu beredar secara daring dan ramai dibahas beberapa waktu terakhir. Padahal, kamus sejarah itu belum pernah diterbitkan Kemendikbud.
Kontroversi muncul karena tak ada sosok KH Hasyim Asy'ari di Kamus Sejarah itu. Selain KH Hasyim Asy'ari, nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak ada dalam kamus itu.
Mengenai program penulisan Kamus Sejarah itu sendiri Muhajir yang juga mantan mendikbud mengaku tidak tahu dan tidak pernah dilapori.
Kamus sejarah itu proyek Direktorat Sejarah, Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud. Soal tidak masuknya pahlawan nasional KH Hasyim Asy’ari dan lainnya, Dirjen Kebudayan, Hilmar Farid, yang waktu periode Muhajir juga menjabat Dirjen, sudah memberi klarifikasi bahwa itu akibat kealpaan yang dilakukan oleh staf di direktorat sejarah. Nah direktorat sejarah itu sekarang sudah dilikuidasi alias bubar.
"Baru setelah terjadi heboh pak Hilmar memberi tahu saya, dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Saya bilang: “Ya namanya saja hilaf, mau diapakan lagi. Yang penting segera dicari jalan keluarnya”," kata Muhadjir.
Hadrotusy Syaikh KH Hasyim Asy’ari sendiri adalah tokoh dan pahlawan. Untuk menghormati beliau juga, pada periode Muhajir, Kemendikbud menerbitkan buku biografi Hadrotusy Syeikh KH Hasyim Asy’ari, dalam rangka memperingati 109 tahun Kebangkitan Nasional. Tim penyusunnya dipimpin oleh sejarawan NU, KH Agus Sunyoto.
