Oleh : Anwar Abbas, Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan
REPUBLIKA.CO.ID--- Munculnya banyak masalah di negeri ini salah satu penyebabnya karena rusak dan tidak sehatnya kehidupan dunia politik kita. Kita tahu bahwa setiap partai politik tentu ingin mendapatkan suara yang banyak dalam pemilu. Dan kalau kader-kader mereka mau maju dalam pilkada atau pilpres misalnya tentu mereka ingin menang.
Adanya niat dan keinginan seperti itu tentu adalah sah dan wajar. Cuma masalahnya, untuk mencapai cita-cita tersebut mereka butuh dana yang besar.
Timbul pertanyaan dari mana mereka membiayainya sementara mereka tidak punya uang atau kalau mereka mendapatkan dana dari APBN jumlah yang mereka terima masih jauh dari yang mereka butuhkan.
Akhirnya untuk mengatasi masalah tersebut, mereka membangun kontak dan relasi dengan para pengusaha atau para pemilik kapital sehingga terjadilah dua kemungkinan. Pertama, para pengusaha tersebut memberi mereka uang tanpa diminta oleh para politisi dan pimpinan partai tersebut.
Atau kedua, para politisi dan pimpinan partai tersebut meminta uang dan bantuan dana kepada para pengusaha dan para pemilik kapital tersebut.
Bila ini yang terjadi maka ada kata-kata orang arif yang sangat patut kita simak dan perhatikan baik-baik, di mana dia mengatakan: Bila engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki maka engkau akan bisa memerintah-merintah mereka. Dan jika engkau meminta-minta kepada orang yang engkau kehendaki maka engkau akan menjadi tawanannya.
Inilah sekarang di negeri ini yang telah terjadi dan telah menjadi fakta serta kenyataan di mana para pimpinan partai dan para politisi kita telah diperintah-perintah dan tertawan oleh si pemilik kapital.
Hal ini tentu saja tidak baik dan tidak sehat, tidak hanya bagi kehidupan dunia politik kita tapi juga untuk kehidupan masyarakat dan rakyat serta bangsa dan negara kita.
Ini karena para pimpinan partai dan para politisi kita telah berutang budi kepada para pemilik kapital sehingga setiap UU dan kebijakan yang dibuat yang terkait dengan kepentingan dan keinginan dari pemilik modal yang telah membantu dan membiayai perjuangan mereka harus mereka perhatikan dan perjuangkan.
Sehingga, secara faktual kita lihat banyak sekali UU dan kebijakan yang lahir di negeri ini yang lebih berpihak kepada para pemilik kapital dari pada kepada rakyat banyak.
