REPUBLIKA.CO.ID, KOMOTINI--Deputi Luar Negeri Turki Yavuz Selim Kıran mengatakan Turki tidak akan tinggal diam atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Turki di Yunani. Hal ini Kiran sampaikan saat mengunjungi pemukiman minoritas Turki di Yunani di Western Thrace dan Thessaloniki.
Pada Kamis (6/5) kantor berita Anadolu Agency melaporkan Muslim Turki di Thessaloniki kesal karena hanya beberapa masjid yang dibuka. Walaupun banyak masjid zaman Kesultanan Ottoman di daerah tersebut.
Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers di Konsulat Jenderal Turki di Komotini Rabu (5/5) kemarin. Kiran mengatakan saat bertemu dengan pejabat-pejabat Yunani, Pemerintah Turki mengangkat isu sedikitnya masjid yang dibuka.
Kiran menambahkan Turki mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah ini. Menurutnya organisasi internasional terutama Uni Eropa harus mendesak Yunani menyelesaikan persoalan itu.
Ia mengatakan pemerintah Turki akan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi etnis minoritas Turki seperti kurangnya sarana pendidikan, kebudayaan, kebebasan beragama dan properti pemerintahan fundamental. Ia menambahkan status masyarakat minoritas Turki juga dijamin dalam kesepakatan internasional Perjanjian Lausanne tahun 1923.
Kiran mengatakan minoritas Turki dan Yunani di masing-masing negara menjadi jembatan bilateral. Ia menambahkan Ankara berharap Athena mengambil langkah untuk meningkatkan standar hidup minoritas Turki.
Ia juga mengatakan Turki akan mendukung setiap langkah positif Yunani dalam meningkatkan hak minoritas. Tapi tidak boleh ada aktor internasional yang dapat berharap Turki tinggal diam bila ada pelanggaran hak asasi manusia.
Western Thrace dihuni sekitar 150 ribu Muslim Turki. Ankara sudah memprotes berbagai kebijakan Yunani yang melanggar hak-hak mereka. Termasuk pengabaian putusan Pengadilan Hak Asasi Eropa yang memerintahkan Yunani mengubah kebijakannya.
