REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Khoirizi H Dasir meminta masyarakat menunggu keputusan resmi Arab Saudi terkait operasional pelaksanaan Haji tahun 2021. Khoirizi mengatakan sejauh ini pemerintah Arab Saudi baru mengumumkan rencana untuk penyelenggaraan haji 2021, tetapi belum menyampaikan secara resmi terkait kepastian waktu, dan operasional pelaksanaan, termasuk terkait penerapan protokol kesehatan.
Khoirizi mengatakan, Kementerian Agama terus berkomunikasi dengan semua perwakilan Indonesia di Arab Saudi untuk menggali semaksimal mungkin informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji agar dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam melakukan persiapan. "Kalau persiapan di Tanah Air melalui Undang-Undang 8 tahun 201, semuanya sudah kita siapkan,” kata Khoirizi dalam pernyataannya yang disiarkan akun YouTube resmi, Kemenag RI pada Selasa (11/5).
“Kecuali kalau masalah penerbangan, masalah penerbangan ini tentu kita menunggu masalah akomodasi, konsumsi, transportasi darat. Kita tak bisa melakukan rencana atau hitung-hitungan kalau kita belum mendapatkan informasi berapa kuota yang akan diberikan pemerintah Arab Saudi," kata Khoirizi.
Khoirizi mengatakan kesepakatan terkait jumlah kuota serta terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sangat penting. Menurutnya, dalam situasi pandemi, keselamatan dan kenyamanan jamaah menjadi suatu yang harus diprioritaskan.
Kemenag pun telah menyiapkan berbagai skenario untuk merespon keputusan Arab Saudi nantinya. Khoirizi mengatakan Kemenag telah berkoordinasi dengan DPR untuk memastikan kesiapan apapun keputusan Arab Saudi.
"Kita sudah bersama DPR melakukan mitigasi dan kita sampaikan kepada DPR skenario sudah kita lakukan mulai dari 30 persen, 25 bahkan 5 persen pun kalau diberikan kesempatan oleh Arab Saudi dan space waktunya memungkinkan, atas arahan dan dukungan komisi delapan insyaallah pemerintah siap," katanya.
