REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kota Bogor mengalami krisis kepala sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP, sehingga sejumlah sekolah harus diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Kekurangan pejabat yang menjadi kepala sekolah di Kota Bogor lantaran banyak pejabat yang pensiun dan meninggal dunia.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi mengatakan, pada tingkat SMP, jabatan kepala sekolah pada 2021 sudah terisi. Sementara, dari total 211 SD, terdapat 32 sekolah yang kepala sekolahnya diisi oleh Plt.
“Jadi ada 179 sekolah SD yang memiliki kepala sekolah definitif,” kata Hanafi, Senin (31/5).
Untuk itu, Hanafi menuturkan, Disdik Kota Bogor sudah melakukan seleksi calon kepala sekolah. Hal ini dilakukan antara lain untuk menambah stok calon kepala sekolah di setiap sekolah nantinya.
Saat ini, Hanafi tengah mengajukan 40 nama calon kepala sekolah yang diusulkan. Untuk menjadi kepala sekolah harus mengikuti diklat calon kepala sekolah (Cakap) di Solo. Di samping itu, untuk kepala sekolah di sekolah negeri, sebelumnya telah mengikuti diklat di Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) Kemendikbud di Solo.
Dikatakan Hanafi, sebelum menjabat menjadi kepala sekolah, mereka wajib mengikuti diklat Cakap selama empat bulan. Selain itu mereka juga akan menjalani serangkaian tes, sehingga belum tentu mereka dinyatakan lulus.
Sehingga, untuk mengisi kekosongan yang ada, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyisasatinya dengan mengisi Plt untuk jabatan kepala sekolah. “Dia kasek di sekolah mana, dan jadi Plt juga di sekolah lain, kan tidak boleh kekosongan kepemimpinan,” tutur Hanafi.
Selain itu, Hanafi mengaku, sengaja mengajukan sebanyak-banyaknya calon kepala sekolah. Sebab, setiap tahunnya banyak kepala sekolah di Kota Bogor yang pensiun.
Di sisi lain, banyak guru yang diajukan untuk menjadi kepala sekolah karena berbagai alasan. Hanafi mengatakan, ada beberapa kepala sekolah yang memasuki batas usia pensiun tahun ini. sedangkan untuk 2022, tercatat ada tiga orang kepala sekolah yang pensiun.
“Belum lagi tahun 2023 yang pensiun, jadi harus diantisipasi,” ucapnya.
Sementara itu untuk mengisi kekosongan, Pemkot Bogor mengajukan tambahan pegawai tenaga pendidik melalui program rekrutmen satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) pada 2021. Jumlah yang diajukan sebanyak 300 orang, yang nantinya untuk memenuhi kekurangan guru.
Kabid Formasi Data dan Kepangkatan BKPSDM Kota Bogor, Aris Hendardi mengatakan, usulan formasi guru yang diajukan Pemkot Bogor melalui program rekrutmen tersebut sebanyak 300 orang. Jika berkaca dari jumlah itu, tentunya tambahan tersebut tidak signifikan dan masih kurang untuk dapat memenuhi kebutuhan di Kota Bogor.
“Kalau pun penerimaannya 300-600 guru setiap tahunnya, itu perlu empat hingga lima agar mencukupi kebutuhan guru di Kota Bogor,” ujarnya.
Meski demikian, dijelaskan Aris, Pemkot Bogor bisa saja mengusulkan jumlah penambahan guru sesuai dengan kebutuhannya. Namun, hal itu tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah.
Selain itu, sambung dia, saat ini pihaknya masih menunggu berapa kuota jumlah guru yang diizinkan direkrut Pemkot Bogor melalui program satu juta guru P3K pada tahun 2021. Karena, Pemerintah Pusat baru akan mengumumkan pada awal Juni.
“Awal Juni pengumuman, kita masih tunggu juklak-juknisnya. kalau sudah keluar kita umumkan,” ujarnya.
