REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki desain jangka panjang terkait pertahanan. Inilah yang membuat Indonesia belum dapat mencapai Target persenjataan pokok minimal atau Minimum Essential Force (MEF).
"Sepertinya negara kita masih belum punya renstra (rencana strategis) MEF yang matang yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah siapapun yang memimpin," ujar Sukamta saat dihubungi, Kamis (3/6).
Dia menjelaskan, rapat bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih pada tahap menanyakan terkait pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Termasuk Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) yang akan menggantikan MEF atau tidak.
Namun, kedua pihak belum memutuskan apapun terkait hal tersebut. "Pada dasarnya terkait alutsista, kami di DPR RI khususnya Fraksi PKS sangat mendukung peningkatan alutsista demi tercapainya MEF," ujar Sukamta.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha. Dalam rapat bersama Prabowo, Komisi I mendukung adanya penguatan alutsista di tubuh TNI.
"Prinsipnya Komisi I DPR mendukung sepenuhnya keinginan pemerintah melalui Kemenhan untuk melakukan pembelian alutsista bagi kepentingan pertahanan dan tegaknya NKRI," ujar Tamliha.
Namun, yang perlu dijelaskan lebih detail oleh Kemenhan adalah anggaran dan proses pengadaan alutsista tersebut. Meski, dia tak menjelaskan lebih detail terkait rapat bersama Prabowo.
"Sebenarnya anggaran tersebut dilakukan secara bertahap, mulai tahun anggaran 2021 dan secara bertahap sampai dengan 2024," ujar Tamliha.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkapkan hasil rapatnya dengan Komisi I DPR, Rabu (2/6). Prabowo mengakui, dalam rapat tersebut ia diminta menjelaskan tentang rencana pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Saya diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk ke depan. Kami sudah menyusun itu, ya, kami sering bahas, banyak pertanyaan," kata Prabowo usai rapat, Rabu (2/6).
Prabowo mengatakan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), masih menggodok rencana tersebut. Prabowo menganggap, kebutuhan pengadaan alutsista saat ini mendesak.
"Sebagaimana diketahui banyak alutsista kita sudah tua, sudah saatnya memang mendesak harus diganti, kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat," ucapnya.
