REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dengan anggaran Rp.1,7 kuadriliun, saat pandemi Covid-19, dinilai terlalu fantastis. Usulan ini disarankan untuk ditolak.
"Presiden harus tolak tanda tangani perpres pengadaan Alpalhankam tersebut,” kata anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN, Zainuddin Maliki, dalam siaran pers, Kamis (4/6).
Dalam rancangan perpres yang sempat beredar di publik, tertulis angka yang cukup fantastik untuk membeli alutsista sebesar USD 124.995.000.000. Jika dikonversikan menjadi sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (Rp 1,7 kuadriliun).
Jika angka Rp.1,7 kuadriliun akan ditutup dengan skema pinjaman, menurut Zainuddin, maka perlu dicatat bahwa utang negara per April 2021 sudah mencapai Rp 6.527,29 triliun. Dengan jumlah tersebut, maka rasio utang pemerintah mencapai 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya rasio utang terhadap PDB meningkat dibandingkan awal tahun ini di angka 38,68 persen. "Oleh karena itu anggaran fantastik alpalhankam itu perlu ditinjau ulang," ungkap anggota Badan Legislasi DPR RI itu.
Pengajuan dengan anggaran fantastis tersebut, menurut Zainuddin, sulit dimengerti. Pertama anggaran alpalhankam itu manfaatnya tidak langsung bisa dirasakan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga masih didesak untuk bisa melindungi masyarakat keluar dari tekanan pandemi covid-19.
Pengadaan alutsista tersebut, lanjut dia, juga tidak masuk prioritas program kabinet kerja yang mengedepankan pembangunan SDM. "Jika tersedia anggaran besar maka seharusnya pemerintah utamakan untuk menopang program prioritas kabinet kerja, dalam hal ini pembangunan di bidang SDM,”anggota dewan dari dapil Jatim X Gresik-Lamongan itu.
Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, yang terkait langsung dengan pembangunan SDM, kata dia, sejauh ini masih dibebani berbagai masalah, terutama akibat covid-19. Justru dengan ancaman learning loss bahkan generation loss yang ada di depan mata itu pagu anggaran pendidikan 2022 mengalami penurunan dari Rp 81,5 trilyun tahun 2021 tinggal Rp 73,08 triliun.
"Dengan penggabungan riset dan teknologi, Kementerian ini membutuhkan anggaran sebesar Rp.93,24 triliun sehingga masih kurang Rp.20,166 triliun," ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Zainuddin mengakui modernisasi alutsista memang dibutuhkan agar pertahanan dan keamanan negara kita semakin tangguh. Namun di sisi lain, penyusunan rencana kebutuhan alutsista dengan anggaran tambun akan membebani APBN. Biarpun skemanya, langsung atau tidak langsung.
