REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mendorong program percepatan pembangunan kesejahteraan untuk Papua dan Papua Barat dapat segera terlaksana.
Wapres juga menekankan agar lokus program kegiatan dirancang untuk dapat menjawab tantangan kondisi kesejahteraan di wilayah Papua dan Papua Barat.
"Fokus pembangunan dalam tujuh bidang sesuai dengan Inpres ya, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, usaha mikro dan kecil, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pencapaian SDG’s,” ujar Wapres saat bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, melalui konferensi video, Senin (21/6).
Karena itu, Wapres meminta Bappenas dalam menyusun program kegiatan, memetakan seluruh permasalahan Papua dan Papua Barat. Sehingga seluruh perencanaan dan program kerja dapat sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat.
“Ada semua datanya itu, saya ingin agar perencanaan yang dibuat Bappenas sesuai dengan kondisi wilayah, sesuai tujuh fokus bidang, sehingga wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan tertinggal bisa diidentifikasi dan tersedia program kegiatan,” kata Wapres.
Wapres pun ingin program yang dirancang itu dapat mengatasi wilayah-wilayah yang kesejahteraannya tertinggal. Dia mencontohkan, di bidang pendidikan, angka putus sekolah di Papua masih tinggi. Begitu juga di bidang kesehatan masih banyak warga kesulitan mengakses pos layanan kesehatan.
Karenanya, Wapres meminta agar dapat segera diberikan solusi yang tepat bagi segala permasalahan. “Identifikasi harus dilakukan. Untuk memecahkan masalah, kita harus berbasiskan data, sehingga dapat dicari solusi yang tepat,” kata Wapres.
elain itu Wapres juga menilai perlu dilakukan identifikasi sumber pendanaan yang dapat digunakan dalam program kegiatan tersebut. Khususnya, Bappenas segera mendorong realisasi penggunaan anggaran tersebut.
“Kita perlu mengidentifikasi anggaran K/L yang tersedia dan dapat segera digunakan untuk menangani berbagai masalah kesejahteraan,” kata Wapres.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, memaparkan mengenai quick wins berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yaitu quick wins merupakan bagian dari rencana aksi yang akan diselesaikan tahun 2021-2022 dan akan diselenggarakan sebanyak 231 kegiatan.
Suharso menjelaskan program quick wins tahun 2021-2022 berdasarkan sektor strategis yang tersebar di wilayah Papua, yaitu Papua Pintar, Papua Sehat, Papua Mandiri, Papua Tersambung, Papua Terang, Papua Berkarya, Papua Bangga, dan Papua Hijau.
Masing-masing dari bidang kegiatan ini mencakup sektor yang dibutuhkan untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat Papua.
Menurut Suharso, strategi komunikasi publik yang baik sangat penting di dalam membangun kepercayaan masyarakat, sehingga dibutuhkan peran serta bidang kehumasan dan seluruh pihak terkait.
“Tahun 2021 menjadi target persiapan. Pengelolaan komunikasi publik terpadu menjadi mandatori, kebutuhan peran bidang kehumasan di dalam membangun trust publik agar program pembangunan diterima, terlaksana, dan tentu saja mendapat dukungan dari seluruh stake holder pembangunan,” kata Suharso.
