REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyatakan proyek satelit multifungsi SATRIA-1 saat ini sudah memasuki tahapan konstruksi. Proyek ini sudah mencapai pemenuhan pembiayaan (financial close) pada 31 Maret 2021.
"Saat ini dalam proses konstruksi," kata Direktur Infrastruktur BAKTI, Bambang Nugroho, saat acara virtual, Selasa (22/6).
Pembangunan SATRIA-1 menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Konsorsium Pasifik Satelit Nusantara sebagai pemenang tender.
Konstruksi satelit multifungsi tersebut dibangun setelah menandatangani Preliminary Working Agreement atau Perjanjian Pendahuluan antara badan usaha pelaksana, PT Satelit Nusantara Tiga, bagian dari konsorsium, dan pabrikan satelit Thales Alenia Space yang berada di Prancis.
Konstruksi saat ini berada di angka 11,5 persen. BAKTI juga sudah bertemu dengan SpaceX, penyedia roket yang akan meluncurkan satelit SATRIA-1 ke orbit.
Pembangunan SATRIA-1, merujuk pada jadwal proyek ini, akan berlangsung hingga 2023 nanti, atau sekitar dua tahun lagi. Pemerintah menjadwalkan satelit ini bisa diluncurkan pada kuartal ketiga 2023 dan bisa beroperasi di akhir tahun tersebut.
Struktur pembiayaan satelit terdiri dari porsi ekuitas (22 persen) senilai 114 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp1,61 triliun dan porsi pinjaman (78 persen) senilai 431 juta dolar AS atau Rp6,07 triliun. Porsi pinjaman berasal dari sindikasi Bank Kredit Ekspor Prancis (BPI France) dan dukungan antara lain HSBC Continental Europe, Banco Santander dan The Korea Development Bank.
Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Adi Rahman Adiwoso, dalam acara yang sama menyatakan Agustus mendatang, mereka akan memulai pembangunan stasiun di bumi untuk mengontrol satelit. Pada April lalu, pemerintah Indonesia berhasil mendapatkan slot orbit 146 Bujur Timur yang akan digunakan SATRIA-1 nanti, setelah mengajukan proposal permohonan perpanjangan masa laku penggunaan filing PSN-146E kepada Radio Regulations Board (RBB), International Telecommunication Union (ITU).
