REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Sosial Politik Fachry Ali mengatakan, salah satu langkah pertama yang dilakukan Presiden ketiga Republik Indonesia B.J Habibie adalah mengubah Indonesia menjadi negara demokrasi. Menurutnya, langkah ini dilandasi oleh Habibie yang memahami sistem politik demokrasi dari barat.
Fachry mengatakan, salah satu hal yang diungkapkan Habibie adalah saat dirinya menjadi presiden, ia banyak mendapatkan laporan-laporan dari bawahannya. Namun, banyak informasi yang disampaikan tersebut saling bertentangan.
"Habibie mengatakan, maka satu-satunya jalan bagi saya, yaitu membuang semua informasi itu dan memerdekakan orang itu berbicara, dan karena itu saya tahu apa yang diinginkan rakyat tentang pemerintahan saya," kata Fachry, saat menjadi pembicara dalam Peringatan 85 Tahun Almarhum B.J Habibie, Jumat (25/6) malam.
Dia menambahkan, demokratisasi yang dilakukan Habibie kemudian didukung oleh teknokratisme yang masih tersisa dari proses pembangunan Orde Baru. Kemudian ada Menteri BUMN yang mengkonsolidasikan BUMN. Kombinasi ini, menurut Fachry menjadi perpaduan politik dan ekonomi yang luar biasa.
Kebebasan yang diberikan oleh Habibie kepada publik pada masa itu mengembalikan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Fachry mengatakan, langkah tersebut membuat dunia yakin bahwa Indonesia betul-betul ingin menjadi negara demokrasi.
Sosok Habibie juga memiliki kesan tersendiri bagi dunia politik Indonesia. Saat itu, Habibie tidak memiliki massa namun tetap bisa mengantarkan dirinya menjadi pemimpin. Fachry menjelaskan, Habibie menjadi pemimpin yang berlandaskan dengan kekuatan ilmu pengetahuan.
Saat ini, setelah demokrasi semakin terbuka, dunia politik menjadi berbasis pada massa. "Anda tidak punya arti apa-apa walaupun Anda highly educated, tidak punya arti apa-apa secara politik tanpa ada dukungan massa," kata Fachry.
Dia menyayangkan, situasi politik Indonesia yang dinilainya sebagai tidak ideal ini. Pada masa Habibie, terasa jelas bahwa pengetahuan bisa menghasilkan kekuatan. Menurut Fachry, jangan sampai warisan Habibie tentang demokrasi yang modern ini hilang.
Fachry mengatakan, ICMI bisa menjadi salah satu pihak yang mengajukan sebuah sistem politik demokrasi seperti masa tahun 1999. Perlu ada pihak yang mendorong sistem politik yang tidak hanya dikuasai oleh penguasa ekonomi atau penguasa politik.
