Kamis 15 Jul 2021 06:10 WIB

Diresmikan Menteri BUMN, KSI Targetkan Hal Ini

KSI adalah anak perusahaan pelat merah dari PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Red: Gilang Akbar Prambadi
Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) saat melakukan kunjungan kerja ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon, Banten, Selasa (13/7/2021). Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk melihat kegiatan penyaluran bantuan oksigen di Pabrik Gas Industri Krakatau Steel dan meresmikan Subholding Sarana Infrastruktur yang merupakan perusahaan hasil integrasi dari beberapa anak perusahaan Krakatau Steel.
Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) saat melakukan kunjungan kerja ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon, Banten, Selasa (13/7/2021). Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk melihat kegiatan penyaluran bantuan oksigen di Pabrik Gas Industri Krakatau Steel dan meresmikan Subholding Sarana Infrastruktur yang merupakan perusahaan hasil integrasi dari beberapa anak perusahaan Krakatau Steel.

REPUBLIKA.CO.ID, CILEGON -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meresmikan PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI) sebagai subholding. KSI adalah anak perusahaan pelat merah dari PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sebelumnya, KSI lebih dikenal dengan nama PT.Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) dan kini menjadi induk Subholding dari PT Krakatau Daya Listrik (PT KDL), PT Krakatau Tirta Industri (PT KTI), dan PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS).

Sebagai perusahaan dengan bidang usaha utama pengelola kawasan industri, kompensasi utama KSI adalah menyediakan dan mengelola kawasan industri dengan layanan lengkap dan terintegrasi. Ini seperti infrastruktur dan utilitas kawasan yang mencakup pelabuhan, jalan, listrik, air dan gas, maupun fasilitas pendukung lainnya seperti hotel, sarana perumahan dan lainnya. Keterpaduan dan kelengkapan inilah yang ditawarkan KSI melalui “An Integrated Investment Solution” untuk mendukung pengembangan usaha dan menarik para investor.

Subholding KSI yang area pengelolaan kawasannya terbesar di Indonesia tersebut, nantinya akan bergerak di layanan kawasan industri terintegrasi dengan empat area utama, yakni kawasan industri, penyediaan energi, penyediaan air industri, dan pelabuhan. 

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, subholding sarana Infrastruktur memiliki pondasi yang kuat secara finansial. Empat perusahaan itu memiliki total pendapatan Rp 3,4 triliun dan nilai EBITDA sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2020. Diharapkan target pencapaian secara bisnis keseluruhan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan kebutuhan kawasan industri di Indonesia. 

“Subholding Sarana Infrastruktur Krakatau Steel ini diproyeksikan dapat menghasilkan pendapatan hingga Rp 7,8 triliun di lima tahun mendatang, Sementara itu, EBITDA subholding sarana infrastruktur diproyeksikan meningkat mencapai Rp 2,2 triliun pada 2025,“ ujarnya, Rabu (14/7).

Direktur Utama PT Krakatau Sarana Infrastruktur Priyo Budianto tentu saja bangga dan menyambut baik pembentukan subholding ini. Priyo berharap dengan sinergi ini pencapaian target yang diproyeksikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang bisa tercapai dengan baik sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Menteri BUMN dan juga Direktur Utama Krakatau Steel.

“Pembentukan subholding KSI merupakan tantangan dan menjadi semangat baru bagi kami untuk lebih memberikan kontribusi positif bagi pembangunan industri di Indonesia dan saya yakin semua target yang direncanakan dapat tercapai sesuai  arahan dan harapan Bapak Menteri BUMN dan juga Bapak Silmy Karim,” kata Priyo.

Erick sendiri mendukung pembentukan Subholding Sarana Infrastruktur sebagai bagian transformasi Krakatau Steel untuk meningkatkan nilai dan mengoptimalkan kinerja perusahaan.

"Contohnya seperti potensi pabrik Hot Strip Mill #2 Krakatau Steel yang memiliki kapasitas produksi 1,5 juta ton per tahun dan juga unit bisnis lainnya. Subholding ini juga harus dapat memanfaatkan peluang investasi ke Indonesia yang memerlukan dukungan kawasan industri dengan fasilitas terintegrasi dan berstandar internasional,” kata Erick Thohir.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement