REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan minta maaf jika pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga saat ini belum optimal. Sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali, ia menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat.
"Dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum optimal," ujar Luhut dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (17/7).
Luhut bersama jajaran kementerian lainnya akan terus bekerja untuk mencegah penyebaran varian Delta virus Covid-19 di Indonesia. Kebijakan lain yang akan membantu masyarakat juga akan terus diberikan oleh pemerintah. "Akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan," ujar Luhut.
Adapun pemerintah saat ini belum memutuskan perpanjangan PPKM Darurat. Luhut mengatakan, hasil evaluasi terhadap kebijakan tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan akan diputuskan dalam dua atau tiga hari ke depan.
"Kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut. Kami akan Laporkan kepada Bapak Presiden, saya kira dalam dua tiga hari ke depan akan kita umumkan secara resmi," ujar Luhut.
Selanjutnya, ia menjelaskan dua indikator yang menjadi bahan evaluasi PPKM Darurat, yakni angka penambahan kasus dan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR). Penurunan aktivitas masyarakat, kata Luhut, tak menjadi jaminan kasus positif Covid-19 juga akan menurun. Pasalnya, ada masa inkubasi virus yang membuat kasus infeksi tak bisa langsung terdata.
"Penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat ini tidak serta-merta langsung menunjukkan penurunan penambahan kasus, walau tiga hari belakangan terlihat data-data sudah mulai membaik," ujar Luhut.
