REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pemerintah Israel pada Ahad (1/8) memberikan 15 ribu izin kerja bagi warga Palestina dari Tepi Barat untuk bekerja di sektor konstruksi. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan pemberian 15 ribu izin kerja dilakukan bekerja sama dengan kementerian perumahan, keuangan, pertahanan, dan kerja sama regional.
"Ini adalah langkah penting yang akan memperkuat ekonomi Palestina dan Israel serta kepentingan kita bersama," ujar Gantz dilansir Middle East Monitor, Senin (2/8).
Sebelumnya, badan penghubung militer Israel untuk Palestina atau yang dikenal sebagai Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah Teritorial (COGAT) akan menyetujui 15 ribu izin kerja untuk warga Palestina di bidang konstruksi. COGAT juga memberikan 1.000 izin kerja lainnya di industri perhotelan.
Pengumuman pemberian izin kerja dilakukan setelah Gantz melakukan panggilan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pekan lalu. Pada kuartal pertama 2021, jumlah pekerja Palestina di Israel mencapai 138 ribu. Namun, lembaga tenaga kerja mengatakan jumlahnya melebihi 180 ribu.
Kepala COGAT, Ghassan Alian, mengatakan langkah pemberian izin kerja ini akan memperkuat ekonomi Israel dan Palestina. Sebagian besar akan berkontribusi pada stabilitas keamanan di wilayah Yudea dan Samaria atau Tepi Barat.
"Stabilitas ekonomi adalah kunci untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut," ujar Alian.
Otoritas Palestina telah menghadapi sejumlah masalah, mulai dari kurangnya legitimasi, tantangan ekonomi, dan penyebaran pandemi Covid-19. Hal ini telah memicu kekhawatiran di Tel Aviv.
Utusan AS Hady Amr awal bulan ini memberikan peringatan bahwa Otoritas Palestina sedang menghadapi krisis ekonomi dan politik yang berbahaya. Israel dilaporkan akan melakukan intervensi untuk membantu Otoritas Palestina dalam menangani krisis keuangan.
Pejabat AS meminta Israel untuk mencabut pembatasan terhadap Otoritas Palestina, yang mencakup pemotongan jutaan dolar dalam pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh negara pendudukan atas nama Otoritas Palestina. Meskipun Palestina berhak atas uang pajak, Israel menggunakan posisi istimewanya untuk memeras konsesi politik dari Otoritas Palestina melalui pengaturan. Setelah pengeboman Israel pada Mei lalu di Gaza, para pejabat Israel telah berulang kali mengatakan bahwa mereka berharap dapat memperkuat Otoritas Palestina.
“Perubahan yang paling diinginkan dalam pandangan saya adalah untuk memperkuat Otoritas Palestina sebanyak mungkin, dan tidak membiarkan Hamas menjadi salah satu yang menetapkan agenda, baik di wilayah Jalur Gaza maupun di Gaza sendiri,” ujar Gantz.
