REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang publik digital bagi warga Indonesia. Kehadiran ruang publik digital ini telah memberikan dampak dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam proses demokratisasi dan kontestasi ideologi politik gerakan Islam di Indonesia.
"Kemunculan ruang publik digital telah mengakibatkan demokratisasi dan fragmentasi otoritas keagamaan serta mempertajam kontestasi dan polarisasi ideologis antara gerakan Islamis dan organisasi Islam arus utama di Indonesia," kata Wakil Menteri Agama (Wamenag), KH Zainut Tauhid Sa’adi, saat menyampaikan kesimpulan disertasinya tentang Kontestasi Ideologi Politik Gerakan Islam Indonesia di Ruang Publik Digital dalam sidang promosi doktor di UIN Syarif Hidayatullah, akhir pekan ini, Kamis (5/8).
Dalam penelitiannya, Wamenag menemukan bahwa ruang publik digital telah memfasilitasi gerakan Islamis (HTI dan FPI) untuk memproduksi dan mendistribusikan wacana ideologi politik alternatif di luar batasan sempit lembaga formal dan politik elektoral.
Meskipun pemerintah berupaya membatasi struktur peluang politik bagi kelompok Islamis, sebagaimana tercermin dalam kebijakan pembubaran HTI dan FPI, namun hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk memengaruhi persepsi dan opini publik di ruang digital.
"Dalam arena yang tidak sepenuhnya bisa dijangkau pemerintah inilah, kelompok-kelompok Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah memainkan peran utama dalam membendung narasi radikal dan anti-sistem yang dihembuskan kelompok-kelompok Islamis sambil terus berupaya mempertahankan Pancasila dan NKRI sebagai hasil konsensus bersama," jelas Wamenag.
Wamenag juga menemukan bahwa gerakan Islamis ini berangkat dari pandangan bahwa akar keterpurukan umat Islam Indonesia bersumber dari penerapan ideologi sekuler Barat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi problematika tersebut adalah penegakkan ideologi Islam dan penerapan syariah Islam secara komprehensif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Pembingkaian wacana ideologi politik alternatif yang dikonstruksi HTI dan FPI ini menunjukkan bahwa gerakan Islamis menggunakan bingkai identitas sebagai bingkai utama dalam memformulasikan masalah dan solusi umat Islam Indonesia," ujarnya.
