Rabu 11 Aug 2021 15:36 WIB

Azyumardi: Indonesia Perlu Kepemimpinan Berbasis Pancasila

Menurut Azyumardi Azra, korupsi masih merajalela dan KPK dilemahkan.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra.
Foto: Republika/ Wihdan Hidayat
Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra mengatakan, Indonesia saat ini memerlukan kepemimpinan berbasis Pancasila untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

"Perlu kepemimpinan berbasis Pancasila terutama dalam kepemimpinan publik, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif," kata Azyumardi dalam diskusi virtual dengan tema 'Tata Kelola Negara Berdasarkan Paradigma Pancasila' di Jakarta, Rabu (11/8).

Cendekiawan Muslim tersebut menyatakan,  kepemimpinan tersebut bertitik tolak dari lima sila dalam Pancasila yang mana pemimpin tidak hanya berteori dan mengimaninya, tetapi juga mempraktikkan nilai Pancasila dalam kepemimpinan dan kebijakan yang dibuatnya.

Kepemimpinan itu, sambung dia, penting dalam ranah institusi politik dan pemerintahan khususnya pembentukan tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik sebagai amanat reformasi. Menurut Azyumardi, tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan, di antaranya dalam pemberantasan korupsi hingga pemilu yang saat ini belum berjalan dengan baik.

Azyumardi menyebut, korupsi masih merajalela dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat bekerja karena telah dilemahkan. Selain itu, lanjut dia, kegaduhan publik mengenai KPK masih berlangsung hingga saat ini.

Sementara terkait pemilu, kecenderungan praktik transaksional harus dibenahi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak hanya pada aspek formal, kata Azyumardi, kepemimpinan berbasis Pancasila penting untuk diimplementasikan dalam kepemimpinan informal, seperti dalam organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga pendidikan, dan sebagainya.

Selain itu, Azyumardi menilai, Indonesia perlu mengembangkan sistem politik dengan memadukan antara prinsip-prinsip demokrasi universal dan kontekstualisasi yang relevan dengan  nilai bangsa agar demokrasi tidak terkesan sebagai sesuatu yang asing."Sehingga demokrasi tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang asing dan bersumber dari Barat," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement