REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Nur Karim mengatakan minat baca masyarakat Indonesia sebenarnya tinggi. Namun, yang menjadi masalah saat ini adalah akses buku yang masih sangat minim di berbagai daerah di Indonesia."Kondisi alam, jumlah penerbitan dan sebagainya menyebabkan jumlah buku yang harusnya tiga dibaca satu orang, menyebabkan 90 buku harus diperebutkan oleh generasi kita untuk membaca," kata Nur, Talkshow Internalisasi Pemikiran Bung Hatta, yang digelar secara daring, Kamis (12/8).

Terkait hal ini, diperlukan kerjasama dan kolaborasi antar lembaga negara agar kebutuhan buku di masyarakat tetap terpenuhi. Putri Bung Hatta, Halida Hatta dalam kesempatan yang sama pemerintah pusat bisa mengatur kebijakan pajak. Misalnya kepada pihak swasta yang membantu peningkatan literasi bisa mendapatkan keringanan pajak.

Ia mengatakan, di negara-negara maju dibuat dana masyarakat yang bisa memberikan sumbangan untuk perkembangan seni dan budaya. "Jadi masyarakat digiring untuk memberikan sumbangan itu. Ini yang disebut sebagai tax deductible. Jadi ketika dia menyumbang sekian, bisa diperhitungkan oleh kantor pajak bahwa dia sudah memberikan kontribusi," kata Halida.

Saat ini gerakan-gerakan masyarakat dalam hal mengumpulkan buku layak baca untuk disumbangkan cukup banyak. Namun, kegiatan semacam ini juga sangat membutuhkan dana agar bisa tetap berlangsung dengan baik.

Sementara itu, Duta Baca 2021 Gol A Gong mengatakan saat ini memang diperlukan aksi-aksi nyata di lapangan. Salah satu program yang ia jalankan yakni gerakan taman bacaan masyarakat yang masuk ke desa. Hal ini akan memudahkan masyarakat mengakses buku.