REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China sekarang akan mengizinkan pasangan untuk secara sah memiliki anak ketiga. Keputusan ini disebabkan karena pemerintah berusaha untuk menahan krisis demografis yang dapat mengancam peningkatan kemakmuran dan pengaruh global.
Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengubah Undang-Undang Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Jumat (20/8). Pengesahan seremonial ini sebagai bagian dari upaya selama puluhan tahun oleh Partai Komunis yang berkuasa untuk mendikte ukuran keluarga sesuai dengan arahan politik.
Badan legislatif membatalkan pemberian denda karena melanggar pembatasan sebelumnya. Lembaga itu menyerukan cuti orang tua tambahan dan sumber daya pengasuhan anak.
Amandemen itu pun menambahkan langkah-langkah baru di bidang keuangan, perpajakan, sekolah, perumahan dan pekerjaan harus diperkenalkan untuk untuk meringankan beban keluarga. Hal ini juga berupaya untuk mengatasi diskriminasi yang sudah berlangsung lama terhadap perempuan hamil dan ibu baru di tempat kerja. Mereka sering kali dianggap sebagai salah satu disinsentif utama untuk memiliki anak tambahan, bersama dengan biaya tinggi, dan perumahan yang sempit.
Keputusan ini datang hanya enam tahun setelah perubahan terakhir. Sejak tahun 1980-an, China secara ketat membatasi sebagian besar pasangan untuk satu anak, sebuah kebijakan yang diberlakukan dengan ancaman denda atau kehilangan pekerjaan.
Rekomendasi ini mengarah pada pelanggaran termasuk aborsi paksa. Preferensi untuk anak laki-laki menyebabkan orang tua membunuh bayi perempuan, yang mengarah ke ketidakseimbangan besar dalam rasio jenis kelamin.
Aturan dilonggarkan untuk pertama kalinya pada 2015 untuk mengizinkan warga memiliki dua anak. Perubahan ini karena para pejabat mengakui konsekuensi yang membayangi dari penurunan angka kelahiran. Ketakutan yang luar biasa adalah bahwa China akan menjadi tua sebelum menjadi kaya.
