REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dana Anak-Anak PBB (Unicef) menyoroti anak-anak di Afghanistan yang saat ini berisiko lebih tinggi terhadap berbagai kejahatan. Seorang pejabat senior badan tersebut, George Laryea-Adjei, mengatakan dunia tidak dapat meninggalkan mereka dengan berbagai situasi yang terjadi negara Asia Selatan itu mulai dari krisis keamanan hingga penyebaran Covid-19.
“Sekarang, dengan krisis keamanan, meroketnya harga pangan, kekeringan, penyebaran Covid-19, dan musim dingin yang keras, anak-anak di Afghanistan berada dalam bahaya yang lebih besar dari sebelumnya,” ujar Laryea-Adjei dilansir Ani News, Senin (30/8).
Anak-anak di Afghanistan dilaporkan telah kehilangan layanan kesehatan dasar yang dapat melindungi mereka dari polio, tetanus, dan penyakit lainnya. Dengan meningkatnya konflik di negara itu, banyak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan tak melanjutkan sekolah.
Unicef memperkirakan jika masalah ini berlanjut, maka satu juta balita di Afghanistan akan menghadapi kekurangan gizi akut yang parah. Kekurangan gizi ini adalah suatu kondisi yang mengancam jiwa. Selain itu, Laryea-Adjei mengatakan lebih dari empat juta anak termasuk 2,2 juta anak perempuan tidak bersekolah.
Sekitar 300 ribu anak-anak terpaksa meninggalkan rumah mereka. Menurut Laryea-Adjei, terlalu banyak dari mereka yang harus menyaksikan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh usianya. "Anak-anak dan remaja berjuang dengan kecemasan dan ketakutan, sangat membutuhkan dukungan kesehatan mental," jelas Laryea-Adjei.
Baca juga : Nasib Gen Z Afghanistan Tanpa Kepastian Masa Depan
Dengan beberapa mitra kemanusiaan mempertimbangkan untuk memotong bantuan ke Afghanistan, Laryea-Adjei menyuarakan keprihatinan karena memiliki sumber daya yang cukup untuk menjaga pusat kesehatan tetap beroperasi, sekolah terbuka, dan layanan yang tersedia untuk merawat anak-anak dengan kondisi kekurangan gizi parah.
Unicef telah berada di Afghanistan selama lebih dari enam dekade. Laryea-Adjei mengatakan badan ini akan terus mempertahankan kehadiran di seluruh wilayah negara secara langsung dan terlibat dengan pihak berwenang untuk meningkatkan respons yang diperlukan.
