REPUBLIKA.CO.ID, EDINBURG -- Menteri Pertama atau Perdana Menteri (PM) Skotlandia Nicola Sturgeon pada Selasa (7/9) menegaskan kembali bahwa pihaknya berkeinginan untuk mengadakan pemungutan suara publik tentang kemerdekaan dari Inggris pada akhir 2023.
Mengumumkan program pemerintahnya, Sturgeon mengatakan kemerdekaan adalah agenda utama, tetapi tidak akan ada debat RUU referendum di parlemen Skotlandia tahun ini. Dia mengatakan pemerintah Skotlandia sekarang akan memulai kembali pekerjaan pada prospektus terperinci yang akan disajikan kepada pemilih jika ada kampanye referendum.
Berbicara di Parlemen Skotlandia di ibu kota Edinburgh, Sturgeon mengatakan "ketika kita keluar dari pandemi, pilihan yang harus dibuat akan membentuk ekonomi dan masyarakat kita selama beberapa dekade mendatang."
“Parlemen mana – Westminster (Inggris) atau Holyrood (Skotlandia) – yang harus membuat pilihan ini? Dan prinsip apa yang akan mereka pandu?” tanya dia.
“Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dihindari, atau ditunda sampai dadu sudah dilemparkan. Jadi kami bermaksud menawarkan pilihan itu,” kata Sturgeon.
“Kami akan melakukannya hanya ketika krisis Covid-19 telah berlalu tetapi tujuan kami adalah membawa itu ke paruh pertama Parlemen ini – sebelum akhir 2023,” kata dia.
Sturgeon juga menggarisbawahi bahwa mereka akan "memastikan bahwa pilihan - ketika itu datang - adalah pilihan yang sepenuhnya diinformasikan." Pada Januari 2020 – sebelum Covid-19 menyebar di luar China – Parlemen Skotlandia memberikan suara mendukung referendum kemerdekaan kedua.
Setelah pemungutan suara, Sturgeon meminta perintah bagian 30 – perintah yang memungkinkan diadakannya referendum kemerdekaan baru (indyref2) – dari pemerintah pusat Inggris, tetapi permintaannya ditolak oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Johnson mengatakan dalam sebuah surat baru-baru ini kepada Sturgeon bahwa dia "tidak akan menyetujui permintaan transfer kekuasaan apa pun yang akan mengarah pada referendum kemerdekaan lebih lanjut."
