REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai perlindungan data pribadi pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Hal ini disorot usai terungkapnya nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipublikasikan di situs milik KPU untuk keperluan pemilihan presiden (pilpres) sebelumnya.
"Tentu harus belajar dari bagaimana data-data KPU terutama yang Pemilu 2014 yang lalu, sekarang hampir semua open source, kita bisa cari di Google termasuk data-data pribadi seluruh calon-calon anggota legislatif dan calon presiden, sekarang kayak sudah menjadi barang publik ketika dicari di internet, itu kita akan dapat," ujar Luqman dalam diskusi daring, Kamis (9/9).
Menurut dia, pada prinsipnya memang pemilu harus transparan, termasuk keterbukaan data peserta pemilu yang bisa dilihat dan dinilai oleh publik. Namun, keterbukaan tersebut harus tetap memperhatikan ketentuan data mana yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan.
Luqman menegaskan agar KPU menjalankan prinsip perlindungan data pribadi terhadap seluruh calon anggota legislatif, calon presiden, maupun calon kepala daerah, termasuk para pemilih. KPU seharusnya tidak mempublikasikan NIK peserta pemilu yang ikut berkontestasi pada pemilu lalu dan tidak mengulang hal serupa pada pemilu berikutnya.
"Misalnya mencari NIK-nya Luqman Hakim itu pasti akan ketemu dan sumbernya dari sistem IT KPU. Tentu kayak begini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua bagaimana pendekatan teknologi informasi ke depan betul-betul kita bisa jamin keamanannya," kata Luqman.
