REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah, mengatakan, jadwal pembukaan 1.500 sekolah jika sesuai jadwal memang direncanakan pada 27 September nanti. Namun demikian, menurutnya, hingga kini masih dalam proses finalisasi dan perapihan untuk menentukan sisa 890 sekolah yang akan dibuka.
"Iya time line-nya memang demikian. Tapi kan kita belum tahu, mengenai pelatihan (juga) bisa saja berubah," ujar Taga kepada awak media, Selasa (14/9). Dia menambahkan, pembukaan sisa sekolah itu, ditetapkan setelah melakukan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan Disdik DKI.
Menyoal pembukaan sekolah setiap hari, menurut Taga, rencananya memang akan seperti itu. Namun demikian, dia menyebut saat ini masih melakukan pendalaman uji coba dan pendampingan kepada 610 sekolah yang dibuka saat ini.
"Agar kita tidak gegabah merelakan lima hari (pembukaan), tapi ternyata berefek kepada jumlah klaster (sekolah)" kata dia. Taga menambahkan, hingga kini dirinya masih berfokus pada 610 sekolah yang sudah dibuka.
Ditanya apakah ada tenaga pengajar atau peserta didik yang terpapar Covid-19 dalam uji coba, dirinya menyebut masih akan memantau lebih jauh. Tetapi, lanjut Taga, hingga kini tidak ada laporan demikian.
"Tapi sementara sampai saat ini tidak ada laporan seperti itu. Pokoknya kita sedang pendampingan terus deh," tuturnya. Mengenai jadwal masuk para peserta didik, kata Taga, masih sama seperti sebelumnya. Sepekan tiga kali, Senin, Rabu dan Jumat.
Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, mengatakan, pembelajaran tatap muka di DKI sejauh ini dipandang fraksi berjalan lancar. Dia mengaku, selama pengamatan ke lima wilayah DKI Jakarta, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang sangat berarti.
"Tapi mungkin ada 1-2 pelanggaran ya, yang hanya saat itu diturunin maskernya. Tapi umumnya kesiapan prokesnya, tempat cuci tangannya atau proses pembubaran itu berjalan lancar ya," ujar Iman saat ditemui di DPRD DKI, Senin (13/9).
Kendati demikian, dia menyebut, hal itu masih bisa ditingkatkan lebih baik. Menyoal penambahan sekolah ke depannya, dia mengaku harus tetap mengacu pada kebijakan pemerintah dan status PPKM yang ada. "Nanti persentasenya bagaimana. Kita juga harus mengacu pada kementerian," ungkap dia.
