REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sepakat pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah –baik uji coba maupun terbatas—penting untuk menyampaikan laporan harian guna dilakukan evaluasi mingguan.
Hasil evaluasi mingguan yang dimaksud, nantinya bakal dijadikan sebagai dasar serta pijakan para pemangku kepentingan, dalam rangka mengambil kebijakan bagi pelaksanaan PTM di sekolah ke depan.
Terkait dengan pelaksanaan PTM di sekolah yang telah berjalan di Jawa Tengah, gubernur mengaku ada usulan dari pakar pendidikan Universitas Diponegoro (Undip), agar dilakukan evaluasi mingguan.
Baik pelaksanaan PTM di sekolah yang ujicoba maupun terbatas untuk membuat laporan harian. Akumulasi laporan harian tersebut menjadi penting untuk dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan selama sepekan.
“Maka menurut saya, laporan harian harus dibuat dan akumulasi laporan harian itu nantinya untuk evaluasi PTM secara mingguan,” ungkapnya, usai mengikuti rapat koordinasi penanganan Covid-19, di Kantor Gubernur Gedung A lantai 2, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (14/9).
Evaluasi itu, lanjutnya, dapat dijadikan sebagai pijakan dalam pengambilan kebijakan ke depan terkait ketentuan pelaksanaan PTM di sekolah.
Terlebih dalam beberapa kesempatan kunjungan dan pemantauan PTM di daerah, orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah tersebut masih jamak menemukan berbagai pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di sekolah.
Seperti yang pernah dijumpai saat melakukan kunjungan di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali, masih ada guru yang menyambut tidak memkai masker atau siswa masuk sekolah yang tidak bermasker.
“Walaupun cuma satu, tetapi kemudian duduk berdampingan dengan yang lain. Itu baru hal ringan seperti kedisiplinan memakai masker, apalagi untuk hal lain yang lebih besar atau berat,” tegasnya.
Oleh karena itu, gubernur mengingatkan perlunya dilakukan edukasi secara terus- menerus serta memastikan kesiapan yang matang di lingkuungan belajar (sekolah).
Baik terkait dengan sarana dan prasarana (sarpras) pendiukung prokes, kepatuhan guru serta siswanya. Semua komponen tersebut harus dipastikan benar- benar siap dan tidak ada sekecilpun yang terabaikan.
Gubernur juga mencontohkan temuannya di wilayah Kota Tegal, ketika banyak sekolah yang ingin membuka PTM terbatas serentak.
Namun ia meminta agar keinginan tersebut ditahan terlebih dahulu karena harus dihitung kesiapan- kesiapannya dan jangan sampai kesiapan itu hanya sebatas pada klaim, tetapi dalam pelaksanaannya nihil.
“Ora cukup (red; tidak cukup), tapi harus diuji kesiapan sarana dan prasarananya, guru dan para siswa,” jelasnya.
Masih terkait dengan pelonggaran aktivitas tatap muka, gubernur juga telah memberikan ‘lampu hiju’ kepada perguruan tinggi untuk bisa melaksanakan uji coba perkuliahan tatap muka.
Namun ia juga mewanti- wanti pelaksanaan perkuliahan tatap muka tetap harus tetap berkoordinasi dengan Satgas Percepatan penanganan Covid-19 di masing- masing daerah Jawa Tengah.
Beberapa perguruan tinggi memang sudah ada yang melakukan uji coba terbatas, seperti di UNS perkuliahan sudah menggabungkan model daring dan luring. “Saya izinkan, silakan uji coba nanti tinggal koordinasi dan dimulai saja,” tandas gubernur.
