Pengentasan Kemiskinan di 35 Kabupaten Harus Tuntas 3 Bulan
Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita
Wakil Presiden Maruf Amin. | Foto: Dok KIP/Setwapres
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kementerian dan lembaga segera menuntaskan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten di tujuh provinsi prioritas. Wapres mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2021 difokuskan di 35 kabupaten di tujuh provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
Penduduk miskin ekstrem di 35 kabupaten ini mewakili 20 persen atau 2,1 juta jiwa dari 10,4 juta jiwa total jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional. "Sudah tentu ini merupakan tugas yang sangat berat mengingat tahun 2021 akan berakhir dalam 3 bulan," ujar wapres saat memimpin rapat Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi Prioritas dalam rangka Penurunan Kemiskinan Ekstrem, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (15/9).
Wapres mengingatkan, penurunan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi ini berperan besar dalam mencapai target nol kemiskinan ekstrem pada 2024. Karena itu, wapres menilai perlu kerja keras untuk memastikan tercapainya target tersebut.
Wapres juga meminta agar fokus program penurunan ekstrem saat ini berkaitan dengan program pemberdayaan, tidak hanya melalui bantuan sosial dan subsidi. Program-program pemberdayaan ini antara lain, pembinaan dan pembiayaan untuk
usaha ultra mikro, mikro, dan kecil, program pelatihan dan vokasi termasuk Program Kartu Prakerja, program Bantuan Usaha Mikro (BPUM) dan bantuan PKL, program padat karya, dan lain sebagainya.
Ia menilai, program pemberdayaan ini penting untuk memperluas dampak dari program bantuan sosial yang menyasar rumah tangga miskin ekstrem. Sebab, kata wapres, pengentasan kemiskinan tidak bisa dengan terus menerus memberikan bantuan sosial.
Karena itu, program pemberdayaan ini dimaksudkan untuk mempercepat rumah tangga keluar dari kemiskinan ekstrem serta memastikan keberlanjutan dengan menjaga rumah tangga tersebut tetap berada di atas garis kemiskinan. "Kunci keberhasilan dari suatu program/kegiatan [pemberdayaan] adalah ketepatannya dalam menyasar wilayah dan rumah tangga yang berhak," kata wapres.
Wapres menyampaikan, berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), telah dialokasikan anggaran total Rp170 Triliun untuk keseluruhan program/kegiatan pemberdayaan. Termasuk program pemberdayaan dalam rangka membantu UMKM, pelatihan dan vokasi, serta padat karya sekitar Rp. 96,98 triliun
Wapres pun menekankan anggaran bukan menjadi isu utama, namun keefektifan penyalurannya yang harus menjadi prioritas. “Sehingga isu utamanya bukan anggaran, namun memastikan bagaimana program/anggaran dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan ekstrem,” ungkap wapres.
Karenanya, wapres meminta dalam rapat agar para Menteri terkait dapat memastikan konvergensi berbagai program kegiatannya ke 35 kabupaten prioritas. Ia juga meminta jajaran terkait dapat memerhatikan dua hal, pertama program diarahkan pada kabupaten prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem dan kedua, meningkatkan kualitas implementasi program.
“Saya mohon agar tetap dapat diusahakan untuk diarahkan pada 35 kabupaten prioritas pada tahun 2021, karena ini sudah menjadi arahan Presiden. Selanjutnya untuk tahun 2022, sejak awal diarahkan untuk 212 Kabupaten/Kota prioritas,” ujarnya.
Wapres juga berpesan kepada para Menteri yang hadir untuk saling berkolaborasi dan berkoordinasi sesuai dengan bidangnya masing-masing guna memastikan ketercapaian program-program yang telah dirancang.
“Saya harapkan para Menteri dan kita semua dapat bekerja keras untuk memastikan target pengurangan kemiskinan ekstrem dapat terpenuhi, melalui komitmen bersama kita dalam meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin ekstrem secara lebih fokus dan berkelanjutan,” kata wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
