REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bahtiar menyatakan selama tiga tahun terakhir, Kemendagri mendukung penuh penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan melalui regulasi yang dikeluarkan.
Hal ini dilakukan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, untuk memastikan pemerintahan daerah memiliki legal standing mendukung program perpustakaan dan pengembangan perpustakaan di daerah.
"Dari sisi pengembangan kelembagaan kami dukung. Kemudian dari sisi penganggaran, pedoman penyusunan APBD," ujar Bahtiar di acara penghargaan tertinggi Nugra Jasadharma Pustaloka yang diselenggarakan di Gedung Teater Perpustakaan Lantai 2, Perpusnas RI pada Selasa, (14/9).
Dia menambahkan Perpusnas memiliki kelebihan dibandingkan instansi lain yakni netral. Perpusnas bisa menjangkau eksekutif, yudikatif, legislatif, baik di level pusat maupun daerah.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar diberikan penghargaan untuk para pihak di bidang yudikatif baik di tingkat pusat maupun daerah, dan juga lembaga legislatif.
