REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengatakan, pihaknya akan mulai menjalani masa reses pada 7 hingga 23 Oktober mendatang. Ia berharap, nama calon Panglima TNI diserahkan ke Komisi I sebelum November.

"Sebaiknya kami melihat itu disampaikan sebelum November, kalau bisa. Supaya ada waktu yang cukup bagi calon panglima untuk mempersiapkan diri nanti," ujar Christina di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/9).

Ia mengatakan, Komisi I akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada calon panglima TNI usulan Presiden Joko Widodo. Tentu, sosok tersebut harus menyampaikan visinya kepada Komisi I terkait tanggung jawabnya nanti.

"Akan menghadapi fit and proper test dengan Komisi I yang mana juga harus bisa menjawab tantangan-tantangan terkait dengan situasi kita saat ini," ujar Christina.

Menurutnya, calon Panglima TNI nanti akan menghadapi sejumlah permasalahan yang mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman. Salah satu yang difokuskan Komisi I adalah bagaimana sosok itu dapat tetap menjaga soliditas di matra-matra yang ada.

"Karena sejak dia menjadi panglima, dia tidak hanya mengurusi matranya lagi, tapi ada yang lain juga yang tentu harus menjadi perhatian," ujar politikus Partai Golkar itu.

Panglima TNI ke-20 Marsekal Hadi Tjahjanto pada 8 November 2021 akan berusia 58 tahun. Sudah menjadi tradisi di TNI, sebelum memasuki purnatugas, pengganti Panglima TNI sebelumnya sudah terpilih. Bahkan, presiden yang memiliki hak prerogatif memilih Panglima TNI, biasanya sudah menetapkan kandidat jauh-jauh hari.

Saat ini, ada dua nama yang santer disebut-sebut sebagai calon Panglima TNI. Pertama, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa. Berikutnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono. Dua orang itulah yang bisa menjadi Panglima TNI ke-21.