REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Anggota parlemen Lebanon melakukan sidang pada Senin (20/9) untuk mengesahkan pemerintah baru. Sidang sempat tertunda menyusul pemadaman listrik dan generator yang rusak dan menunda dimulainya sesi parlemen.

Butuh waktu sekitar 40 menit sebelum listrik kembali menyala. Insiden itu, yang menggarisbawahi krisis mendalam Lebanon di tengah krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dicemooh di media sosial.

Anggota parlemen akan memperdebatkan kebijakan pemerintah baru sebelum mosi percaya diadakan pada Senin malam. Pemungutan suara diharapkan memberi dukungan kebijakan Kabinet yang diusulkan Perdana Menteri baru Lebanon, Najib Mikati

Mikati, salah satu pengusaha terkaya Lebanon yang kembali ke jabatan perdana menteri untuk ketiga kalinya, berjanji akan segera bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat Lebanon sehari-hari.

"Apa yang terjadi di sini hari ini dengan pemadaman listrik tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang telah diderita rakyat Lebanon selama berbulan-bulan," kata Mikati kepada anggota parlemen setelah listrik kembali menyala dan sidang dimulai, sebagaimana dilansir dari Arab News, Senin (20/9).

Sesi diadakan di teater Beirut yang dikenal sebagai istana UNESCO sehingga anggota parlemen dapat mengamati langkah-langkah jarak sosial yang diberlakukan selama pandemi virus corona. "Apa yang bisa saya katakan, itu lelucon," kata anggota parlemen Taymour Jumblatt, putra pemimpin Druze Walid Jumblatt, ketika ditanya tentang pemadaman listrik.

Pemerintahan baru yang dipimpin oleh pengusaha miliarder Najib Mikati akhirnya dibentuk awal bulan ini setelah penundaan 13 bulan. Pemerintah baru diharapkan melakukan reformasi yang sangat dibutuhkan, serta mengelola kemarahan dan ketegangan publik akibat rencana pencabutan subsidi bahan bakar pada akhir bulan. Cadangan devisa Lebanon sangat rendah, dan bank sentral di negara yang bergantung pada impor itu mengatakan tidak lagi dapat mendukung program subsidi senilai 6 miliar dolar AS.