REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani mengkritik pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang justru menimbulkan klaster baru Covid-19. Menurutnya, banyak sekolah yang belum disiplin dalam menjalanlan protokol kesehatan (prokes), terutama di sekolah dasar (SD).

"Ternyata dari data yang ada di sekolah SD banyak murid yang terpapar. Artinya belum siap menjalankan protokol kesehatan," ujar Puan di SMKN Negeri 72, Jakarta, Ahad (26/9).

Puan meminta adanya syarat vaksin sebanyak dua kali bagi guru dan siswa yang melaksanakan PTM terbatas. Adapun bagi sekolah yang berada di zona hijau, dimintanya untuk tidak lengah selama pembelajaran tatap muka.

"Zona hijau bisa dibuka PTM bertahap, namun tentu saja melihat kondisi dan situasi yang ada. Jangan sampai kemudian terjadi peningkatan atau penambahan orang yang terpapar," ujar Puan mengingatkan.

Di samping PTM, Puan meminta pemerintah untuk mengantisipasi potensi lonjakan Covid-19 saat libur Natal dan Tahun Baru nanti. Ia tak ingin, lonjakan kasus kembali terjadi di tengah situasi pandemi yang mulai melandai.

"Antisipasi libur akhir tahun perlu dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus seperti waktu mudik Lebaran lalu,” ujar Puan.

Vaksinasi Covid-19, kata Puan, merupakan satu di antara berbagai cara untuk mencapai sistem kekebalan tubuh masyarakat atau herd immunity. Ia berharap, jemput bola untuk memvaksin terus dilakukan agar masyarakat memiliki kekebalan yang lebih baik.

"Harus jemput bola ya Pak. Intinya jangan sampai ada warga yang tertinggal (divaksin) karena keterbatasan," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.