Kamis 30 Sep 2021 06:20 WIB

Pembenahan Sistem Logistik Perkotaan Tengah Disusun

Pembenahan sistem logistik bertujuan untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolandha
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan saat peresmian integrasi transportasi Jabodetabek di Stasiun Tebet, Jakarta, Rabu (29/9). Pemerintah terus mendorong sistem integerasi transportasi Jabodetabek untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses transportasi umum sekaigus meningkatkan jumlah penggunanyaPrayogi/Republika.
Foto: Prayogi/Republika.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan saat peresmian integrasi transportasi Jabodetabek di Stasiun Tebet, Jakarta, Rabu (29/9). Pemerintah terus mendorong sistem integerasi transportasi Jabodetabek untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses transportasi umum sekaigus meningkatkan jumlah penggunanyaPrayogi/Republika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini tengah menyusun pembenahan sistem logistik perkotaan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung upaya dalam menurunkan biaya logistik di Indonesia. 

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Polana B Pramesti mengatakan beberapa program pembenahan sistem logistik di darat sudah dibuat. Polana mengatakan hal tersebut tertuang di dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. 

"Program ini menargetkan penurunan biaya logistik menjadi 20 persen dari produk domestik bruto (PDB)," kata Polana dalam webinar Membnagun Logistik Perkotaan Berkelanjutan di Jabodetabek, Selasa (28/9). 

Polana mengatakan BPTJ membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dan sektor. Termasuk juga berbagai perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi logistik perkotaan. 

"Di antaranya revolusi industri 4.0 telah menciptakan tren baru dalam berbelanja yang mulai jamak dipraktekkan oleh kaum urban,” tutur Polana.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mendorong dilakukannya pembenahan sistem logistik perkotaan di Indonesia. Budi menilai diperlukan sistem logistik perkotaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta lebih ramah lingkungan. 

Budi menjelaskan, saat ini terdapat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem logistik di Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat biaya logistik 2020 di Indonesia menjadi yang termahal di kawasan ASEAN yaitu mencapai 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan dari persentase tersebut sebanyak 8,5 persen disumbangkan oleh transportasi darat. 

Budi mengungkapkan, pertumbuhan layanan logistik dan kendaraan barang di daerah perkotaan juga ikut memperburuk kondisi jalan raya. "Ini juga menciptakan kemacetan lalu lintas, dan juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan perkotaan secara keseluruhan," kata Budi. 

Permasalahan lainnya yaitu adanya kemudahan dan manfaat yang ditawarkan melalui belanja e-commerce turut memicu dampak negatif kualitas hidup di perkotaan. Khususnya dengan adanya aktivitas-aktivitas logistik perkotaan seperti tingginya mobilitas kendaraan di jalan raya perkotaan mulai angkutan motor hingga truk angkutan yang menimbulkan kemacetan lalu lintas dan juga adanya pelanggaran dimensi kendaraan angkutan barang.

Selain itu, kontribusi angkutan barang terhadap memburuknya lingkungan perkotaan juga semakin nyata. Kebisingan atau polusi suara di perkotaan juga menjadi salah satu produk sampingan dari angkutan barang yang patut mendapat perhatian. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement