REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Komisi V DPR mendukung pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan di Kepulauan Riau untuk mendorong perekonomian provinsi kepulauan itu.
"Kami melihat ekspos gubernur, begitu besar potensi Kepri. Satu yang bisa mendorong perekonomian Kepri adalah jembatan penghubung. Karenanya, kawan-kawan Komisi V DPR memberikan dukungan besar terhadap pembangunan jembatan," kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Kepri, Ridwan Bae, di Batam, Senin (4/10).
Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu mengumpulkan 60 orang anggota DPR RI dari daerah pemilihannya untuk memperjuangkan pembangunan Jembatan Suramadu, maka untuk Jembatan Batam-Bintan, lebih dari 50 orang anggota Komisi V DPR RI yang akan memperjuangkannya, kata dia. Ia menyatakan Komisi V DPR berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama bupati/wali kota yang terlibat, dan pihak lainnya di Jakarta.
"Tujuannya, bagaimana caranya agar upaya percepatan pembangunan ini secara tegas sehingga dalam 3-5 tahun yang akan datang jembatan terselesaikan," kata dia.
Ia berharap pembangunan jembatan sudah bisa dimulai pada 2022 dengan masa pembiayaan paling lama lima tahun dengan konstruksi yang bisa dilewati. Di tempat yang sama, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut baik dukungan dari Komisi V DPR agar pembangunan Jembatan Batam-Bintan bisa dipercepat.
Ia mengatakan jembatan itu sudah direncanakan sejak 2010. Bahkan sudah masuk dalam buku hijau Bappenas. Namun, seiring dengan pergantian kepemimpinan, maka rancangan itu sempat tenggelam.
"Alhamdulillah kemarin ketika kunjungan Presiden, kita mendiskusikan Jembatan Batam-Bintan dengan perspektif ekonomi ke depan dan berbagai hal. Presiden menyambut baik pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami rapat bersama Menteri PU, dan beberapa dirjen, dan para direktur untuk menindaklanjuti ini," kata dia.
Pihaknya menganggarkan sekitar Rp 50 miliar untuk mendukung pembangunan Jembatan Batam-Bintan, di antaranya untuk pembebasan lahan, survei batimetri, dan studi kelayakan. Ia menargetkan semua persiapan selesai pada akhir November 2021 dan menyelesaikan seluruh dokumen untuk diserahkan kepada Kementerian PUPR.
