Sabtu 09 Oct 2021 13:41 WIB

Ketua Paguyuban PKL Malioboro Minta PPKM Level 1 Diturunkan

Presiden Jokowi mengunjungi kawasan Malioboro meresmikan program bantuan tunai PKL.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Malioboro, Kota Yogyakarta, Sabtu (9/10).
Foto: Dok Setkab
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Malioboro, Kota Yogyakarta, Sabtu (9/10).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro Tri Dharma berharap kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Sabtu (9/10), mempertegas sentra wisata belanja di Kota Gudeg tersebut aman untuk kembali dikunjungi wisatawan.

"Kunjungan Bapak Presiden di Malioboro ini membuka ruang bahwa Malioboro aman untuk dikunjungi," kata Ketua Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tri Dharma, Rudiarto di hadapan Jokowi seusai peresmian Program Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung di kawasan Malioboro, Sabtu.

Rudiarto menyampaikan, sebagian besar anggota komunitas PKL, kusir andong, maupun pengemudi becak di Malioboro telah mendapatkan suntikan vaksin dosis kedua. Karena itu, ia berharap,  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Yogyakarta, bisa kembali diturunkan sehingga aktivitas ekonomi di Malioboro segera pulih.

"Insya Allah tetap aman dan segera level (PPKM) diturunkan," ujar Rudiarto. Jokowi yang  didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buewono X, dan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, hanya mendengarkan aspirasi dari perwakilan PKL itu.

Jokowi mengunjungi kawasan Malioboro, untuk meresmikan Program Bantuan Tunai untuk PKL dan pelaku usaha warung. Bantuan tunai tersebut diperuntukkan bagi sebanyak satu juta PKL dan pelaku usaha warung kecil di Indonesia dengan besaran bantuan masing-masing senilai Rp 1,2 juta.

Ketua Paguyuban Pelukis, Perajin, dan Pedagang Kaki Lima Ahmad Yani (Pemalni), Slamet Santoso menuturkan, seluruh anggotanya yang berjumlah 450 orang di Malioboro telah didaftarkan untuk mengakses bantuan tunai itu. Meski demikian, ia belum mengetahui berapa jumlah pasti anggota yang disetujui.

"Sudah kami daftarkan. Belum tahu yang dapat nanti ada klasifikasi khusus," ujar Slamet.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement