Kamis 14 Oct 2021 13:26 WIB

Pemilihan Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN Dikritik

Keputusan ini tidak tepat bila dimaksudkan mendukung kemajuan teknologi nasional.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Mas Alamil Huda
Presiden Joko Widodo (kiri) memberi ucapan selamat kepada Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri (kanan) usai dilantik menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Presiden Joko Widodo melantik 10 pejabat Dewan Pengarah BRIN diantaranya Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Foto: ANTARA/Setpres Lukas
Presiden Joko Widodo (kiri) memberi ucapan selamat kepada Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri (kanan) usai dilantik menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Presiden Joko Widodo melantik 10 pejabat Dewan Pengarah BRIN diantaranya Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan rektor UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Prof Azyumardi Azra mengkrik pemilihan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia menilai, keputusan ini tidak tepat bila dimaksudkan untuk mendukung kemajuan teknologi nasional.

Prof Azyumardi merasa heran dengan  orang-orang yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pengarah BRIN. Azyumardi menyebut Dewan Pengarah BRIN mestinya dijabat ilmuwan atau peneliti berkelas internasional.

"Seharusnya Ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan/peneliti terkemuka berkaliber internasional jika serius BRIN mau melakukan riset/inovasi unggul," kata Azyumardi di akun Twitter-nya yang dikutip Republika.co.id pada Kamis (14/10).

Azyumardi menilai, Ketua Dewan Pengarah BRIN tak pantas dijabat Megawati yang juga Ketua Umum PDIP. Selama ini Megawati dianggapnya tidak memiliki rekam jejak kepakaran mengenai riset dan inovasi.

"Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketum parpol yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi. Boleh jadi BRIN menjadi alat politik," ujar Azyumardi.

Azyumardi juga menduga BRIN tak membawa kemajuan di sektor teknologi dan ilmu pengetahuan bila Ketua Dewan Pengarahnya dijabat tokoh politik. Ia bahkan meramalkan BRIN hanya akan mendatangkan mudharat bagi ekosistem inovasi.

"Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun, sekarang dan ke depan," ucap Azyumardi.

Oleh karena itu, Azyumardi pesimis akan masa depan BRIN dan kemajuan teknologi nasional. Padahal LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN telah disatukan menjadi OR (organisasi riset) yang semua dipimpin PLT.

"Tidak cukup waktu sekitar dua tahunan bagi Presiden Jokowi mengonsolidasi BRIN menjadi legacy-nya yang baik, tidak berantakan seperti sekarang," ucap Azyumardi.

Terakhir, Azyumardi mengingatkan Presiden Jokowi mengambil pelajaran dari BPIP yang jabatan ketua dewan pengarahnya diisi Megawati. Buntutnya, BPIP seolah antara ada dan tiada. "BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust publik. BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP," tutur Azyumardi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik dan mengambil sumpah jabatan Dewan Pengarah BRIN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). Nama-nama para Dewan Pengarah BRIN yang dilantik Presiden Jokowi adalah; Megawati Soekarnoputri sebagai (Ketua), Menteri Keuangan sebagai wakil ketua, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai wakil ketua, Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai sekretaris. Sementara anggota Dewan Pengarah BRIN diisi Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni.

Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional ini akan mengemban tugas selama lima tahun sejak dilantik. Pelantikan Dewan Pengarah BRIN dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement