Selasa 19 Oct 2021 10:57 WIB

Tak Lakukan Transformasi, Direksi BUMN Pangan Bakal Dicopot

Transformasi menjadi keharusan dalam membenahi tata kelola BUMN.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ferry kisihandi
Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) didampingi Dirut PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tri Wahyudi Saleh (kiri) dan Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Arief Prasetyo Adi (kanan) meninjau penanaman jagung program Makmur di Desa Muara Putih, Lampung.
Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) didampingi Dirut PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tri Wahyudi Saleh (kiri) dan Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Arief Prasetyo Adi (kanan) meninjau penanaman jagung program Makmur di Desa Muara Putih, Lampung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmennya dalam mengawal transformasi BUMN-BUMN pangan.Erick mengaku tidak segan-segan mencopot direksi dan komisaris yang tidak sungguh-sungguh melakukan transformasi.

"Saya akan sangat serius memantau pangan satu tahun ke depan dan mohon maaf yang tidak ikut transformasi pastinya akan saya bongkar, akan saya ganti, dan ini sudah terjadi di banyak BUMN, jadi tidak kaleng-kalengan ngomongnya, saya pastikan saya ganti," ujar Erick saat "Grand Launching Produk-produk RNI" di Jakarta, Selasa (19/10).

Erick menggarisbawahi, keputusannya mengganti direksi dan komisaris merupakan hal yang profesional dan berdasarkan kinerja dalam setiap BUMN. Erick menyebut pergantian direksi dan komisaris bukan karena asas suka dan tidak suka.

"Kemarin 17 direksi BUMN dan tiga direksi anak usaha BUMN saya undang bertemu presiden. Sebanyak 30 persen sampai 40 persen dari 17 direksi BUMN itu dipilih menteri sebelumnya dan tidak saya ubah, karena kita mebgelola sesuatu bukan karena suka dan tidak suka  tapi hasilnya yang saya lihat," ucap Erick.

Erick mengatakan, Presiden Jokowi memberikan amanah kepada dirinya melakukan percepatan transformasi BUMN. Pasalnya, ucap dia, jumlah BUMN terlalu banyak sehingga diawasi dan juga terlalu banyak bisnisnya sehingga tidak memiliki fokus jelas. Erick menilai transformasi menjadi keharusan dalam membenahi tata kelola BUMN, baik dari sisi bisnis maupun human capital. 

"Secara model bisnis atau jenis usaha tanpa adanya transformasi human capital itu bohongan saja," kata Erick menambahkan.

Baca juga : DPR Dukung Penutupan BUMN yang Habiskan Uang Rakyat

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement