REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Pemerintah militer Myanmar mengatakan akan menolak keputusan tetangganya di Asia Tenggara yang hanya mengundang tokoh non-politik dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Hingga saat ini belum jelas sosok yang akan datang dalam pertemuan pada 26-28 Oktober itu.
Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan kepala negara atau pemerintahan Myanmar memiliki hak yang sama dan penuh untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak 10 negara ASEAN. "Myanmar tidak akan berada dalam posisi untuk menerima hasil apapun dari diskusi dan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan, tujuan, dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN," katanya.
Tekanan internasional telah meningkat di ASEAN untuk bersikap keras terhadap kegagalan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah yang disepakati dalam konsensus ASEAN yang dicapai pada April. Beberapa poin yang harus diikuti junta seperti mengakhiri kekerasan, memungkinkan akses kemanusiaan, dan memulai dialog dengan lawan-lawannya.
Keputusan yang diambil oleh para menteri luar negeri ASEAN pada pertemuan darurat pekan lalu merupakan langkah berani. Blok ini secara tradisional mendukung kebijakan keterlibatan dan non-intervensi.
Para menteri terbagi dalam pertemuan tersebut antara berpegang teguh pada tradisi non-intervensi dan kebutuhan untuk mempertahankan kredibilitas dengan memberi sanksi kepada pemimpin kudeta Min Aung Hlaing. Sosok pemimpin Myanmar saat ini telah memimpin tindakan keras terhadap perbedaan pendapat sejak merebut kekuasaan dari pemerintah sipil Myanmar.
