REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dimulai pada Selasa (26/10) hingga Kamis (28/10) mendatang secara virtual di bawah keketuaan Brunei Darussalam. Pertemuan dihadiri Sekjen ASEAN dan para pemimpin negara anggota ASEAN kecuali Myanmar.
Myanmar tidak mengikuti KTT oleh karena sebelumnya junta militer menolak mengirimkan perwakilan dengan tingkat yang lebih rendah. Pekan lalu, para menteri luar negeri ASEAN sepakat untuk mengundang Myanmar pada level non-politik di KTT ASEAN.
"Sesuai dengan keputusan emergency meeting para menteri luar negeri ASEAN, Myanmar telah diundang pada level non-politik. Namun sampai pelaksanaan KTT, Myanmar tidak menyampaikan wakil pada level non-politik," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam press briefing setelah mendampingi Presiden Joko Widodo yang menghadiri KTT ASEAN, Selasa.
"Screen untuk Myanmar tetap disiapkan. Myanmar adalah anggota ASEAN," ujarnya menambahkan. Presiden Jokowi dalam pidato di KTT ke-39 ASEAN juga menyinggung Myanmar.
Retno mengatakan Jokowi menyampaikan pada KTT bahwa Indonesia sangat menyayangkan sikap Myanmar yang tidak menyambut baik uluran tangan ASEAN sebagai keluarga untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. "Akses yang diminta oleh utusan khusus ASEAN untuk dapat bertemu dengan semua pihak terkait, sampai terakhir menjelang KTT ini masih belum diberikan oleh militer Myanmar," kata Retno mengulang pernyataan Presiden.
Menurut Indonesia, mengundang Myanmar hanya pada tingkat non-politik merupakan keputusan berat tapi harus dilakukan. Presiden Jokowi mengingatkan penting bagi ASEAN dan Indonesia untuk tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip tidak campur tangan.
"Sekali lagi, di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip lain dalam Piagam ASEAN seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusa, dan pemerintahan yang konstitusional," ujar Retno.
Jokowi juga menegaskan bahwa keputusan tersebut memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan kemajuan-kemajuan seturut janji ASEAN kepada rakyat di negara-negara ASEAN. "Ularan tangan ASEAN harus tetap ditawarkan kepada Myanmar termasuk pemberian bantuan kemausiaan kepada rakyat Myanmar," katanya.
Jokowi menegaskan rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup dan sejahtera. "Indonesia secara konsisten mengharapkan demokrasi melalui proses yang inklusif dapat segera dipulihkan di Myanmar," ujarnya.
