REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjawab PDIP yang belakangan mengkritik ayahnya sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). AHY meminta semua pihak menghargai kerja keras semua pemimpin Indonesia.
AHY menyampaikan bahwa tantangan tiap zaman berbeda-beda. Oleh karena itu, tiap pemimpin diharapkan mampu menjawab tantangan sesuai zamannya. "Tiap masa ada tantangan dan pemimpinnya. Setiap pemimpin ada masa dan tantangannya," kata AHY dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Senin (1/11).
AHY juga mengingatkan agar selalu menghargai kepemimpinan di Indonesia sebelumnya. Menurutnya, apa yang dirasakan masyarakat sekarang merupakan buah kerja kepemimpinan sebelummya.
"Apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil kerja keras generasi terdahulu," ujar AHY.
Pernyataan itu disampaikan AHY dalam pidato kunci untuk webinar 'Suara Pancasila' yang diadakan Dewan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat. AHY mengajak generasi muda untuk berkiprah membangun bangsa. Ia menyindir bahwa proses membangun sebuah bangsa tak bisa dilakukan oleh segelintir pihak saja.
"Tidak ada yang terlalu hebat untuk bisa membangun bangsa sendirian. Kita harus mengedepankan sinergi, kolaborasi, dan aksi nyata untuk bersama-sama melakukan perubahan serta menjadi solusi atas permasalahan bangsa," ucap AHY.
Webinar tersebut dihadiri ratusan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah dengan dibuka oleh Rektor UIN Prof. Dr. Amany Lubis. Dalam pembukaannya, Prof. Amany memuji AHY sebagai negarawan. Rektor perempuan kelahiran Kairo ini mengungkapkan pernah bekerjasama dengan AHY saat menyusun kurikulum bagi Universitas Pertahanan.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Pemerintahan sebelumnya (era SBY) terlalu banyak rapat tetapi tidak menghasilkan keputusan.
"Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (21/10).
