REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, nampaknya belum lelah menyindir dan mengkritik masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah membuka beasiswa bagi siapapun yang ingin mengkaji perbandingan pemerintah Jokowi dan SBY, kini Hasto menyerang soal kebijakan-kebijakan populis di era pemerintahan SBY. Demokrat pun akhirnya gerah, sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono membalas pernyataan Sekjen PDIP itu.

Dalam diskusi yang digelar Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kebijakan politik populis pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama politik bantuan sosial (bansos) yang menurutnya justru menjadi beban bagi keuangan negara. Menurutnya, SBY telah memberikan beban bagi pemerintahan setelahnya.

"Menurut Marcus Mietzner dari bulan Juni 2008 sampai Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan 2 miliar US dollar untuk politic populism. Ini kan beban bagi APBN ke depan," ujarnya, Senin (1/11).

Hasto juga mengkritik sistem politik yang diterapkan oleh pemerintah SBY. Menurutnya, beberapa diantaranya adalah kapitalisasi kekuasaan dan penguatan primodialisme. Untuk itu, ia mendorong adanya evaluasi dan perbaikan terhadap sistem politik dan pemilu di Indonesia. Menurutnya, sistem one man, one vote, one values justru menghadirkan politik uang di setiap kontestasi.

"Money politic itu karena one man, one vote, one values. Padahal itu sudah digali oleh pendiri bangsa dengan sangat baik, dengan diksi demokrasi, yang kini disebut dengan delibratif demokrasi, musyawarah mufakat yang berkeadilan sosial," ujar Hasto.