REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Seluruh bantuan helikopter pengebom air dan patroli dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah ditarik dari Riau. Hal ini menyusul status siaga kebakaran hutan dan lahan di daerah itu tidak diperpanjang.
"Helikopter itu tergantung BNPB disesuaikan dengan statusnya karena status siaga karhutla Riau tidak lagi diperpanjang, maka helikopter ditarik," kata Gubernur Riau Syamsuar di Pekanbaru, Senin (1/11).
Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi mengakhiri status daerah setempat siaga darurat karhutla pada 2021. Pengakhiran status siaga darurat karhutla dilakukan langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar pada Jumat (29/10), sedangkan status siaga ditetapkan mulai 15 Februari-31 Oktober 2021.
Meski bantuan helikopter BNPB ditarik, kata dia, tetap ada helikopter yang disiagakan untuk patroli. Sesuai dengan laporan dari Kadis Ops Lanud Nurjadin Pekanbaru, dia mengatakan, tetap dilakukan monitoring karhutla dari udara.
"Tapi ada juga heli yang 'standby' (siaga) di sini untuk jaga-jaga dan siaga mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan," katanya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau M.Edy Afrizal mengatakan BPBD berencana meminta bantuan helikopter dari perusahaan untuk patroli karhutla. "Helikopter bantuan BNPB sudah ditarik semua. Karena kita sudah cabut status siaga. Untuk helikopter patroli rencana kita minta bantuan perusahaan. Itu kalau cuaca panas, tapi kalau hujan tidak," katanya.
BPBD mendapat bantuan pesawat tempur dari Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru untuk patroli karhutla. Ia menyampaikan helikopter yang ditarik BNPB ada enam unit, terdiri atas lima helikopter pengebom air dan satu helikopter patroli, kemudian ditambah satu pesawat patroli.
"Namun awal-awal karhutla kita juga ada dibantu helikopter patroli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," katanya.
