REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Febrianto Adi Saputro/Fauziah Mursid
Adalah Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang mengaku prihatin terkait adanya temuan kecurangan CPNS 2021 saat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang terjadi di sejumlah titik lokasi seleksi. Indikasi kecurangan pada tahap seleksi CPNS ini jelas harus mendapat perhatian serius.
"Kecurangan dalam seleksi CPNS harus diusut tuntas. Tidak hanya merugikan peserta lain, tapi pada akhirnya akan merugikan pelayanan publik," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/11).
Awal mula kasus ini terjadi saat Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan indikasi kecurangan dalam seleksi kompetensi dasar (SKD) calon aparatur sipil negara (CASN) 2021, di titik lokasi mandiri instansi Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
Kala itu, BKN bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pengadaan CASN Tahun 2021, melakukan penyelidikan atas laporan adanya kecurangan.
Hasilnya, adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan SKD CASN di Tilok Mandiri Instansi Pemerintah Kabupaten Buol yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak sistem seleksi CASN Nasional dengan modus remote access.
Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Satya Pratama memastikan tindaklanjut BKN dan Panselnas dalam mencegah upaya indikasi kecurangan serupa dalam seleksi selanjutnya. BKN melalui Tim Tanggap Insiden Siber BKN (BKN-CSIRT), dan Kementerian/Lembaga anggota Panselnas CASN 2021 secara berkesinambungan melaksanakan pengawasan ketat terhadap seluruh Tilok ujian, khususnya Tilok Mandiri Instansi.
BKN bersama Panselnas, ucap dia, juga akan menjatuhkan sanksi berupa diskualifikasi kepada peserta yang terbukti curang. "Dan bagi oknum yang terlibat akan diproses sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Satya.
Apalagi, BKN telah menemukan enam bukti pendukung atas dugaan praktik curang dengan modus remote access itu. Secara sederhana, remote access berarti komputer yang digunakan peserta tes bisa diakses oleh orang lain dari jarak jauh.
Ketua DPR RI menilai, berbagai kecurangan tersebut berpotensi meloloskan aparatur negara yang tidak cakap dan juga tidak berintegritas. Dia mendorong, agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus yang viral di media sosial itu.
"Kita tidak ingin pelayanan publik menjadi buruk dengan adanya ASN yang lolos tes CPNS dari hasil cheating. Peserta yang cheating jangan sampai lolos!" tegas Puan.
Menurutnya, evaluasi terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan SKD, termasuk dari segi IT juga perlu dilakukan. BKN juga diharapkan bisa menutup celah kecurangan tes CPNS baik secara teknologi maupun SDM yang bertugas.
Selain itu, dia juga berharap, pemerintah dapat memberikan jaminan transparansi pelaksanaan tes CPNS kepada masyarakat. Puan berharap, pihak penyelenggara tes CPNS memperbaiki kekurangan yang ada agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
"Harus ada perbaikan agar kepercayaan masyarakat terhadap seleksi aparatur negara yang jujur dan transparan kembali pulih," tuturnya.
Mantan Menko PMK itu berharap kecurangan yang dilakukan segelintir orang itu jangan sampai menodai semangat pelaksanaan seleksi CPNS yang hendak menghadirkan ASN unggul dan berintegritas. Dia yakin pemerintah akan mengambil langkah tegas jika memang ada bukti kecurangan.
