REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi mempercepat proses penerbitan SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk para pelaku usaha di Jawa Barat. BSN Pemprov Jabar untuk melakukan pembinaan para pelaku usaha yang mendapatkan SNI untuk menjadi role model bagi pelaku usaha yang lain.
Menurut Kepala BSN Kukuh S Achmad, organisasinya tidak terlalu besar sehingga BSN menggandeng pemprov. “Harapannya di provinsi Jawa Barat selama lima tahun ada 181 UMKM yang menjadi role model bagi yang lain,” ujar Kukuh, dalam acara Bulan Mutu Nasional (BMN) 2021 di Trans Luxury Hotel, Bandung, Rabu (3/11).
Untuk memfasilitasi para pelaku usaha mengajukan proses SNI, Kukuh mengatakan, BSN sudah membuka kantor layanan teknis sebagai hub atau penghubung UMKM di Jawa Barat yang memerlukan informasi dan pendampingan. Dia mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI mempercepat layanan penerbitan SNI lewat daring atau online single submission (OSS).
“Mereka langsung kita berikan hak untuk menggunakan tanda SNI bina UMKM. Sampai akhir Oktober, sejak program itu diluncurkan sudah ada 7000 pendaftar disitu sudah mempunyai hak memiliki tanda SNI bina UMKM. Tidak dikenakan biaya. Gratis, pendaftar ini banyak dari sektor pangan,” paparnya.
Menurutnya, mereka yang sudah mengantongi SNI bina UMKM ini akan terus dibina pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. SNI penting bagi perlindungan konsumen dan dunia usaha dari aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan.
“Ini juga untuk meningkatkan daya saing produk kita, baik domestik maupun global,” kata Kukuh.
Menurut Kukuh, karena produk-produk ini berasal dari daerah, maka pihaknya wajib menggandeng pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kolaborasi dengan Pemprov Jabar menurutnya dibuktikan dengan keberhasilan UMKM mengantongi tanda SNI. “Karena itu peringatan Bulan Mutu Nasional kita pusatkan di Jawa Barat, di Bandung,” paparnya.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan kolaborasi dengan BSN bagian dari upaya pihaknya mendorong perkembangan UMKM. Pemprov Jabar menurutnya selalu fatsun pada pemerintah pusat terkait kemudahan berusaha. “Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah pusat sedang disosialisasikan,” katanya.
UU mengatakan, SNI penting agar UMKM di Jabar bisa berdaya saing, terlebih di era globalisasi produk bersertifikasi bisa bersaing dengan produk luar negeri. “Salah satu syarat produk itu tangguh dan berdaya saing harus memiliki sertifikat SNI, itu yang terus kami dorong,” katanya.
Dalam pembukaan BMN 2021 dilaksanakan Launching Aplikasi Sistem Informasi SNI Bina UMK, Penyerahan sertifikat SNI kepada 13 UMKM Jawa Barat, Penyerahan sertifikat akreditasi kepada 11 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Jawa Barat; serta Penandatanganan nota kesepahaman antara BSN dengan 9 perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
