REPUBLIKA.CO.ID, SRI JAYAWARDANAPURA KOTTE -- Amnesty mengatakan dalam sebuah laporan baru-baru ini bahwa permusuhan terhadap Muslim di Sri Lanka meningkat dan kini mengkhawatirkan. Kebencian terhadap umat Islam Sri Lanka meningkat sejak serangan bom Paskah 2019 dan mendapatkan persetujuan diam-diam dari pihak berwenang.

"Diskriminasi ini telah berkembang dari serangkaian serangan massa yang meningkat yang dilakukan dengan impunitas, menjadi kebijakan pemerintah yang secara eksplisit mendiskriminasi Muslim. Ini termasuk kremasi paksa korban Covid-19 Muslim dan saat ini mengusulkan melarang niqab (cadar) dan madrasah (sekolah agama)," kata Amnesty dalam laporannya seperti dikutip dari laman 5 Pillars UK, Rabu (3/11).

Wakil Sekretaris Jenderal Amnesty International Kyle Ward mengatakan sentimen anti Muslim di Sri Lanka bukanlah hal yang baru. Menurut Amnesty, insiden kekerasan terhadap Muslim yang dilakukan dengan persetujuan diam-diam dari pihak berwenang telah terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Ini disertai dengan menerapkan retorika dan kebijakan pemerintah saat ini yang secara terbuka memusuhi umat Islam.

"Pihak berwenang harus memutuskan tren yang mengkhawatirkan ini dan menegakkan tugas mereka untuk melindungi Muslim dari serangan lebih lanjut, meminta pertanggungjawaban pelaku, dan mengakhiri kebijakan pemerintah untuk menargetkan, melecehkan, dan mendiskriminasi komunitas Muslim," ujar laporan Amnesty.

Laporan tersebut juga mengatakan insiden kekerasan telah meningkat. Gerakan masional Buddhis Sinhala, yaitu kelompok di balik mayoritas kekerasan anti-Muslim yang memiliki tujuan menegakkan politik, ekonomi, dan supremasi agama Buddhis Sinhala percaya umat Islam asing bagi negara. Keberhasilan ekonomi dan demografi yang mereka rasakan tidak proporsional menimbulkan ancaman bagi umat Buddha Sinhala.